JAKARTA | Sentrapos.co.id – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kini memasuki fase pengawasan ketat. Pramono Anung menegaskan larangan keras terhadap praktik Work From Cafe (WFC) selama pelaksanaan WFH setiap hari Jumat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Peringatan tegas tersebut disampaikan langsung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4), sebagai respons atas potensi penyalahgunaan kebijakan fleksibilitas kerja oleh ASN.
“Mengenai work from cafe atau di mana pun, kalau itu terjadi maka pasti akan ada sanksi tindakan yang tegas,” tegas Pramono.
Bahkan, ia melontarkan pernyataan bernada satire untuk menegaskan keseriusan pengawasan.
“Kalau ketahuan dibinasakan,” ujarnya.
Larangan Mobil Pribadi Saat WFH
Pemprov DKI Jakarta juga membatasi mobilitas ASN selama WFH. ASN yang bekerja dari rumah dilarang menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor.
Sebagai gantinya, ASN diwajibkan menggunakan transportasi publik jika harus bepergian. Aturan ini akan dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Gubernur.
“Siapapun yang mendapatkan fasilitas work from home tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi,” tambahnya.
Pengawasan kinerja ASN dilakukan melalui sistem presensi daring, guna memastikan produktivitas tetap terjaga meski bekerja dari rumah.
Kebijakan Mengikuti Pemerintah Pusat
Pramono menegaskan bahwa kebijakan WFH setiap Jumat merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam rangka efisiensi energi di tengah dinamika global.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti keputusan pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain WFH, pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas serta memangkas perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.
Jatim Terapkan WFH Hari Rabu
Sementara itu, kebijakan berbeda diterapkan di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan WFH ASN setiap hari Rabu mulai 1 April 2026.
Emil Elestianto Dardak menyebut keputusan ini diambil sebagai strategi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah dampak konflik global terhadap energi.
“Kami ingin mengurangi konsumsi BBM kendaraan pribadi, maka dipilih hari Rabu,” ujar Emil.
Menurutnya, penerapan WFH pada hari Jumat justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat karena mendekati akhir pekan.
“Hari Jumat cenderung meningkatkan keinginan bepergian,” jelasnya.
Pengawasan Ketat dan Target Hemat Energi
Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan WFH di Jatim diawasi secara ketat oleh inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“WFH ini bukan libur. ASN tetap wajib presensi digital dan aktif berkomunikasi,” tegas Khofifah.
Ia menekankan bahwa konsep yang diterapkan adalah WFH murni, bukan Work From Anywhere (WFA). ASN wajib tetap siaga selama jam kerja dan tidak boleh mematikan perangkat komunikasi.
Pemprov Jatim menargetkan penghematan konsumsi BBM hingga 108 ribu liter, serta efisiensi penggunaan listrik dan energi lainnya. Evaluasi kebijakan ini akan dilakukan hingga 1 Juni 2026.
Namun, kebijakan WFH tidak berlaku bagi sektor pendidikan yang tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal.(*)
