JAKARTA | Sentrapos.co.id — Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan work from home (WFH) sebagai satu-satunya solusi dalam program penghematan energi yang akan dimulai pada April 2026.
“WFH bukan solusi tunggal. Jangan sampai kebijakan hemat energi justru diambil secara instan tanpa perencanaan matang dan kajian komprehensif,” ujar Ratna, Sabtu (28/3/2026).
Ratna menilai kebijakan hemat energi tidak boleh hanya dibebankan pada pola kerja aparatur, melainkan juga harus menyasar sektor-sektor besar yang menyumbang konsumsi energi terbesar di Indonesia.
“Kalau serius ingin hemat energi, jangan hanya mengubah pola kerja ASN. Perbaiki juga manajemen energi di gedung-gedung pemerintah, dorong efisiensi industri, dan optimalkan transportasi publik. Itu jauh lebih berdampak,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan WFH memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang harus diperhitungkan, seperti produktifitas kerja, kualitas layanan publik, dan beban biaya listrik rumah tangga.
Ratna mendorong pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih konstruktif, antara lain:
- Audit energi nasional di sektor publik dan industri secara menyeluruh.
- Percepatan transisi energi terbarukan.
- Peningkatan efisiensi listrik di fasilitas negara.
- Penguatan transportasi massal untuk menekan konsumsi BBM.
“Jangan sampai kebijakan ini terkesan simbolik. Hemat energi harus berbasis data, berbasis sektor prioritas, dan punya dampak nyata bagi negara,” tegas Ratna.
Legislator PKB ini menegaskan, DPR akan terus mengawal agar kebijakan penghematan energi tidak bersifat jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari transformasi energi nasional yang berkelanjutan. (*)
Poin Utama Berita
- Ratna Juwita Sari menegaskan WFH bukan solusi tunggal dalam penghematan energi nasional.
- Penghematan energi harus menyasar sektor besar, bukan hanya pola kerja ASN.
- Dampak WFH perlu diperhitungkan, termasuk produktivitas dan beban listrik rumah tangga.
- DPR mendorong langkah strategis: audit energi, efisiensi industri, transisi energi terbarukan, dan transportasi massal.
- Kebijakan penghematan energi harus berbasis data, terukur, dan berdampak nyata.
- Transformasi energi nasional berkelanjutan menjadi tujuan utama pemerintah dan DPR.
