Pemkab Bandung Barat siap perketat pengawasan pembangunan wisata dan perumahan di kawasan hutan serta resapan air
BANDUNG BARAT | Sentrapos.co.id – Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait pengendalian alih fungsi lahan di kawasan hutan dan perkebunan.
Dukungan tersebut menyusul diterbitkannya Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG yang meminta pemerintah kabupaten dan kota menghentikan izin pembangunan wisata maupun perumahan di kawasan hutan dan perkebunan.
Kebijakan itu bertujuan menekan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang dinilai semakin meningkat akibat masifnya alih fungsi lahan.
“Kami menyambut positif arahan Bapak Gubernur Kang Dedi Mulyadi mengenai pengendalian alih fungsi lahan, hutan, dan juga perkebunan,” ujar Jeje Ritchie Ismail, Rabu (20/5/2026).
Bandung Barat Dinilai Rentan Bencana
Jeje menjelaskan, Kabupaten Bandung Barat memiliki karakter wilayah yang sangat beragam, mulai dari kawasan pegunungan, daerah resapan air, hingga destinasi wisata alam yang membutuhkan pengawasan ketat terhadap pembangunan.
Menurutnya, pembangunan yang tidak terkendali di kawasan sensitif berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam.
“Kalau alih fungsi lahan yang tidak terkendali ini tentu dampaknya bisa menyebabkan bencana. Seperti kemarin banyak bencana longsor dan banjir,” tegas Jeje.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan terhadap pembangunan agar tetap sesuai dengan aturan tata ruang dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
Pemkab Bandung Barat Siap Evaluasi Izin Pembangunan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
Regulasi tersebut mengatur pengawasan hingga pemulihan fungsi lahan di wilayah Jawa Barat.
Jeje memastikan Pemkab Bandung Barat akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan yang berpotensi merusak kawasan hutan maupun daerah resapan air.
“Kami juga terus berkoordinasi, melakukan evaluasi, pengawasan, dan terus bekerja sama dengan pihak provinsi,” ujarnya.
Wisata Outdoor di Lereng Gunung Jadi Perhatian
Di sisi lain, Jeje mengakui pertumbuhan objek wisata luar ruangan atau outdoor di Bandung Barat saat ini cukup pesat, khususnya di kawasan lereng pegunungan dan hutan pinus.
Fenomena tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan ketat agar pembangunan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
“Kita paham pembangunan tetap harus dilakukan, tetapi kita harus melihat juga dampak terhadap lingkungan,” tutur Jeje.
Pemerintah daerah menegaskan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan menjadi prioritas utama demi mencegah bencana serta menjaga kawasan hijau di Bandung Barat tetap lestari. (*)
Poin Utama Berita
- Bupati Bandung Barat mendukung kebijakan Dedi Mulyadi soal alih fungsi lahan.
- Pemprov Jabar meminta penghentian izin wisata dan perumahan di kawasan hutan.
- Bandung Barat dinilai rawan longsor dan banjir akibat alih fungsi lahan.
- Pemkab siap memperketat pengawasan pembangunan di kawasan resapan air.
- Pergub Jabar Nomor 11 Tahun 2025 jadi dasar pengendalian lahan.
- Wisata outdoor di kawasan pegunungan Bandung Barat terus bertumbuh.
- Pemerintah daerah akan evaluasi pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan.
- Pemkab menekankan pentingnya keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam.
