Nama Robby Kurniawan dan Danto mencuat dalam penyidikan dugaan fee proyek hingga pengumpulan dana politik
JAKARTA | Sentrapos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah memeriksa dua saksi penting dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Kedua saksi tersebut yakni mantan Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan serta mantan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta DJKA, Danto.
Pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan pada Senin (18/5/2026), namun luput dari perhatian publik lantaran nama mereka tidak tercantum dalam daftar resmi pemeriksaan yang dirilis KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
“Benar mas, ada pemeriksaan,” ujar Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Selasa (19/5/2026).
KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Budi Karya Sumadi
Pemeriksaan terhadap Robby Kurniawan dan Danto dinilai penting karena berkaitan dengan dugaan aliran dana proyek DJKA yang menyeret nama mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Sebelumnya, Robby Kurniawan juga sempat diperiksa penyidik KPK pada 5 Mei 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan pengondisian atau plotting penyedia barang dan jasa proyek di lingkungan DJKA.
Selain itu, KPK juga menelusuri dugaan penerimaan fee proyek yang melibatkan mantan anggota Komisi V DPR RI sekaligus mantan Bupati Pati, Sudewo.
“Penyidik mendalami dugaan penerimaan fee proyek untuk tersangka SDW serta saudara saksi,” kata Budi Prasetyo.
Nama Danto Muncul dalam Sidang Korupsi DJKA
Sementara itu, nama Danto sebelumnya sempat mencuat dalam sidang perkara korupsi proyek DJKA di Pengadilan Tipikor Medan pada 1 April 2026.
Dalam kesaksiannya, Danto mengungkap adanya dugaan pengumpulan dana untuk kepentingan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur Sumatra Utara 2024.
Menurut Danto, pengumpulan dana tersebut dilakukan melalui pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kontraktor proyek di lingkungan DJKA.
Kasus dugaan suap proyek DJKA sendiri merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023.
Budi Karya Bantah Perintah Pengumpulan Dana
Dalam persidangan sebelumnya, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi turut memberikan keterangan secara daring.
Ia membantah pernah memerintahkan pengumpulan dana maupun pengarahan terkait kebutuhan politik tertentu.
“Saya tak pernah memerintahkan saudara Danto untuk memerintahkan itu Yang Mulia. Tak benar ada pengumpulan dana,” tegas Budi Karya.
“Saya tak pernah mengarahkannya. Insyaallah saya benar. Tak ada perintah mengumpulkan uang,” sambungnya.
Dalam pengembangan perkara ini, KPK telah menetapkan sekitar 21 tersangka dari berbagai unsur, mulai dari pejabat Kementerian Perhubungan, anggota DPR RI, hingga pihak swasta.
Salah satu tersangka yang telah diumumkan yakni Sudewo, mantan anggota Komisi V DPR RI yang diduga menerima dan memberikan fee proyek terkait pembangunan jalur kereta DJKA.
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menyeret sejumlah nama penting dan diduga melibatkan praktik korupsi sistematis dalam proyek infrastruktur transportasi nasional. (*)
Poin Utama Berita
- KPK memeriksa Robby Kurniawan dan Danto terkait kasus DJKA.
- Pemeriksaan dilakukan diam-diam tanpa masuk daftar resmi KPK.
- Penyidik mendalami dugaan plotting proyek dan penerimaan fee.
- Nama Budi Karya Sumadi kembali dikaitkan dalam penyidikan.
- Danto sebelumnya mengungkap dugaan pengumpulan dana politik.
- Kasus DJKA merupakan pengembangan OTT KPK tahun 2023.
- Budi Karya membantah pernah memerintahkan pengumpulan dana.
- KPK telah menetapkan sekitar 21 tersangka dalam kasus DJKA.
