SURABAYA | Sentrapos.co.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya yang menangani distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke 13 sekolah sekaligus. Menurutnya, beban tersebut terlalu besar dan berpotensi menimbulkan persoalan serius dalam pengelolaan makanan.
Pernyataan itu disampaikan Pigai saat berada di RS Ibu dan Anak IBI Surabaya, Rabu (13/5/2026), menyusul kasus keracunan massal MBG yang menimpa ratusan siswa di Kota Pahlawan.
“1 SPPG meng-handle 13 sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP. Saya pikir satu dapur mengelola 13 sekolah itu terlalu banyak,” tegas Natalius Pigai.
Pigai menilai, untuk kota metropolitan dengan jumlah penduduk padat seperti Surabaya, satu dapur MBG seharusnya tidak menangani distribusi dalam jumlah besar sekaligus.
Menurutnya, idealnya satu SPPG hanya menyuplai sekitar tiga hingga lima sekolah agar kualitas makanan, pengawasan higienitas, dan distribusi tetap terjaga optimal.
“Lima sekolah atau tiga sekolah masih wajar. Ini 13 sekolah, satu SPPG. Kota Surabaya loh. Satu sekolah saja bisa ribuan siswa. Saya pikir itu tidak wajar dan memang harus ditinjau ulang,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan serupa bukan hanya terjadi di Surabaya. Berdasarkan temuan di berbagai daerah, banyak SPPG yang dinilai dibebani distribusi MBG ke terlalu banyak sekolah sehingga rawan terjadi kelalaian.
“Jangan satu SPPG dibebani 13 sekolah. Terlalu banyak. Saya pikir kejadian seperti ini bukan satu atau dua kali. Sudah banyak ditemukan,” katanya.
Terkait kasus dugaan keracunan massal MBG di Surabaya, Pigai meminta pihak pengelola dapur SPPG bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Bahkan, ia secara tegas meminta agar pengelola dapur diganti dengan pihak yang lebih profesional.
“Dapur yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemberian MBG kepada 13 sekolah tersebut wajib diganti dan dihentikan. Harus diganti dengan yang lebih profesional, lebih disiplin, lebih cekatan, lebih cermat, dan lebih hati-hati,” tegas Pigai.
Kasus keracunan MBG di Surabaya sendiri menjadi sorotan publik karena melibatkan ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Pemerintah kini didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi MBG, standar keamanan pangan, hingga pengawasan dapur penyedia makanan.
Pengamat menilai evaluasi SPPG sangat penting dilakukan agar program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional tetap berjalan aman, tepat sasaran, dan tidak membahayakan kesehatan peserta didik. (*)
Poin Utama Berita
- Menteri HAM Natalius Pigai menilai 1 SPPG melayani 13 sekolah di Surabaya terlalu banyak.
- Pigai menyebut idealnya satu dapur MBG hanya menangani 3–5 sekolah.
- Kasus keracunan massal MBG di Surabaya menjadi pemicu evaluasi sistem distribusi.
- Pigai meminta dapur SPPG yang bermasalah segera dihentikan dan diganti.
- Pemerintah didorong memperketat pengawasan keamanan pangan program MBG.
- Surabaya dinilai memiliki kepadatan siswa tinggi sehingga distribusi MBG harus lebih terukur.
- Evaluasi nasional terhadap sistem SPPG disebut perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.
