JAKARTA | Sentrapos.co.id – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal merespons penangkapan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) oleh aparat keamanan Arab Saudi terkait dugaan praktik jasa haji ilegal di Makkah.
Berdasarkan data hingga 5 Mei 2026, total sebanyak 10 WNI yang berstatus mukimin atau residen di Arab Saudi telah diamankan karena diduga terlibat promosi haji ilegal melalui media sosial hingga penyediaan hewan kurban atau dam.
Cucun menegaskan DPR RI tidak akan mengintervensi kebijakan pemerintah Arab Saudi. Sebaliknya, ia mendukung langkah penegakan hukum tersebut sebagai bentuk peringatan keras bagi pelaku praktik haji ilegal.
“Kita tidak akan mengintervensi apa yang menjadi kebijakan pemerintah Saudi, dan itu bagus sebagai peringatan,” kata Cucun kepada wartawan di Gedung DPR RI, Rabu (13/5/2026).
Modus Haji Dakhili Jadi Sorotan
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan praktik haji ilegal kerap memanfaatkan celah melalui skema haji dakhili, yakni prosedur haji khusus bagi warga lokal atau residen yang tinggal di Arab Saudi.
Menurutnya, oknum tertentu diduga memberikan janji keberangkatan haji dengan berbagai dokumen tidak resmi sehingga berpotensi merugikan calon jemaah asal Indonesia.
“Biasanya orang-orang kita yang ada di sana memberikan harapan-harapan, ada celah-celah bisa menyelenggarakan haji secara dakhili, kemudian dibikinkan surat segala macam,” ujar Cucun.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena praktik haji ilegal dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan keamanan dan kepastian ibadah jemaah.
DPR Minta Pengawasan Imigrasi Diperketat
Terkait potensi keberangkatan jemaah ilegal langsung dari Indonesia, Cucun menyebut Komisi XIII DPR RI telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).
Ia menilai pengawasan di pintu keluar Indonesia, khususnya bandara internasional, menjadi kunci utama untuk mencegah penyalahgunaan visa nonhaji menuju Arab Saudi.
“Kuncinya adalah di imigrasi kita. Kalau imigrasi betul-betul melakukan pengetatan, tidak ada celah orang bisa berangkat ke Saudi tanpa alasan,” tegasnya.
Menurut Cucun, sebagian praktik haji ilegal memanfaatkan visa nonhaji agar dapat masuk ke Arab Saudi selama musim haji berlangsung.
“Mereka berangkat ke Saudi menggunakan visa nonhaji,” katanya.
Pemerintah Diminta Tutup Celah Haji Ilegal
Cucun mengapresiasi komitmen Menteri Imipas yang disebut telah memperketat pengawasan keberangkatan ke Arab Saudi demi mencegah munculnya celah baru praktik haji ilegal.
“Sekarang alhamdulillah Pak Menteri Imipas kemarin berkomitmen tidak ada celah sedikit pun,” ujar Cucun.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran haji instan atau jalur tidak resmi yang banyak beredar di media sosial.
Publik diimbau memastikan seluruh proses keberangkatan haji dilakukan melalui jalur resmi pemerintah agar terhindar dari penipuan maupun masalah hukum di Arab Saudi. (*)
Poin Utama Berita
- Sebanyak 10 WNI ditangkap di Makkah terkait dugaan praktik haji ilegal.
- DPR RI mendukung langkah tegas pemerintah Arab Saudi.
- Praktik haji ilegal diduga dipromosikan melalui media sosial.
- Modus yang digunakan melibatkan skema haji dakhili dan visa nonhaji.
- Cucun meminta pengawasan imigrasi Indonesia diperketat.
- DPR menilai praktik haji ilegal merugikan calon jemaah Indonesia.
- Masyarakat diimbau tidak tergiur tawaran haji jalur ilegal.
