JAKARTA | Sentrapos.co.id — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap wacana pemerintah mengambil alih pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).
Pernyataan tersebut disampaikan usai peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Jakarta, Minggu (3/5/2026).
Peringatan Keras: Ancaman Kemunduran Demokrasi
Hasto menilai langkah tersebut berpotensi membawa Indonesia kembali ke pola lama yang tidak demokratis.
“Ketika itu terjadi, maka kita mundur kembali ke masa Orde Baru, di mana pemilu hanya menjadi aksesori demokrasi,” tegas Hasto.
Ia mengingatkan bahwa prinsip utama reformasi adalah menempatkan kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat.
Tolak Intervensi Kekuasaan
Hasto menolak keras segala bentuk intervensi kekuasaan dalam proses pembentukan regulasi pemilu.
“Jangan sampai ada lembaga pemilu yang tidak independen karena pengaruh kekuasaan,” ujarnya.
Menurutnya, penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik dapat membungkam aspirasi publik dan merusak sistem demokrasi.
Demokrasi Harus Bebas dan Adil
Hasto menegaskan bahwa pemilu harus berjalan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia tanpa tekanan dari pihak mana pun.
“Rakyat harus diberi kebebasan penuh untuk menyampaikan aspirasinya,” tegasnya.
Ia juga mendorong partai politik untuk berbenah agar mampu menghadirkan kinerja terbaik bagi masyarakat.
Respons Pemerintah: Masih Menunggu DPR
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah membuka peluang menjadi pengusul RUU Pemilu jika pembahasan di DPR mengalami kebuntuan.
“Jika pembahasan tidak selesai dalam waktu lama, tidak ada salahnya dilakukan negosiasi ulang,” kata Yusril.
Namun hingga kini, pemerintah masih menunggu perkembangan draf yang tengah dibahas di parlemen.
Dinamika Politik Kian Menghangat
Perdebatan soal RUU Pemilu menunjukkan dinamika politik nasional yang semakin intens menjelang agenda demokrasi ke depan.
Isu independensi pemilu menjadi sorotan utama dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. (*)
Poin Utama Berita
- Hasto Kristiyanto kritik wacana pemerintah ambil alih RUU Pemilu
- PDIP menilai langkah tersebut berpotensi mundurkan demokrasi
- Hasto ingatkan bahaya kembali ke pola Orde Baru
- Tegaskan pentingnya independensi lembaga pemilu
- Pemerintah melalui Yusril buka peluang ajukan draf RUU
- DPR masih memproses pembahasan RUU Pemilu
