JAKARTA | Sentrapos.co.id — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sebanyak 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghentian dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi standar dasar, khususnya terkait sanitasi dan pengolahan limbah.
“SPPG yang tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mendaftar Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), kita hentikan sementara,” tegas Dadan, Kamis (23/4).
Ia menambahkan, bahkan SPPG yang sudah mendaftar namun belum memperoleh sertifikat dalam waktu satu bulan juga akan dikenakan penghentian sementara sebagai langkah disiplin mutu.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan program MBG yang dicanangkan pemerintah, sekaligus menjawab arahan Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas layanan gizi nasional pada 2026.
Saat ini, dari total sekitar 26.800 unit SPPG di seluruh Indonesia, sebanyak 1.780 unit dinonaktifkan sementara. Namun, angka ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses evaluasi dan perbaikan di lapangan.
“Angka ini sangat dinamis, bisa berubah dalam satu hingga dua minggu ke depan,” jelas Dadan.
Pengawasan juga diperkuat melalui inspektorat untuk memastikan standar operasional benar-benar diterapkan secara ketat di setiap unit pelayanan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi merupakan investasi strategis dalam pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
“Program ini menyasar sekitar 82,9 juta anak. Ini skala besar dan tentu tidak mudah, tapi harus kita jaga kualitasnya,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia juga menegaskan bahwa penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar merupakan langkah tegas pemerintah demi menjaga kualitas layanan.
“Penutupan 1.780 SPPG adalah langkah paling keras. Ini bagian dari perbaikan serius,” tegasnya.
Pemerintah turut mengimbau sekolah dan masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun kanal pengaduan resmi seperti call center dan command center pemerintah.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kualitas implementasi program MBG, sekaligus memastikan keamanan dan kesehatan jutaan anak penerima manfaat di seluruh Indonesia. (*)
Poin Utama Berita
- 1.780 SPPG dihentikan sementara oleh BGN
- Penyebab: tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi
- SPPG tanpa IPAL dan SLHS langsung disuspend
- Program MBG terus diperbaiki sesuai arahan pemerintah
- Total SPPG nasional mencapai 26.800 unit
- Program menyasar 82,9 juta anak di Indonesia
- Penutupan disebut sebagai langkah tegas dan serius
- Pemerintah buka kanal pengaduan untuk masyarakat
