JAKARTA | Sentrapos.co.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan menerapkan standarisasi menu secara nasional di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan penyeragaman menu justru berpotensi menimbulkan lonjakan permintaan bahan pangan yang dapat memicu kenaikan harga di pasar.
“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” ujar Dadan, Kamis (23/4/2026).
Dadan menjelaskan, pendekatan berbasis lokal menjadi strategi utama agar program MBG tetap efisien, adaptif, dan tidak mengganggu stabilitas harga pangan nasional.
Ia mencontohkan, pada momentum peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2025, BGN sempat menyeragamkan menu berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.
Akibatnya, konsumsi telur meningkat tajam hingga 2.200 ton dalam satu hari dan memicu kenaikan harga sekitar Rp3.000 di pasar.
“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” ungkapnya.
Selain itu, Dadan juga meluruskan pernyataan terkait kebutuhan 19.000 ekor sapi yang sempat viral. Ia menegaskan angka tersebut hanyalah simulasi berdasarkan asumsi jika seluruh SPPG memasak menu daging sapi secara bersamaan.
Sementara itu, BGN juga telah membentuk tim optimalisasi MBG untuk memastikan efisiensi anggaran dan mencegah pemborosan akibat makanan yang tidak dikonsumsi.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa tim ini akan melakukan penyisiran penerima manfaat agar program tepat sasaran.
“Melalui penyisiran penerima manfaat ini, BGN bisa menggunakan anggaran dengan efisien sekaligus menghindari pemborosan uang negara akibat food waste,” jelas Nanik.
Tim tersebut juga akan mengevaluasi sekolah penerima MBG, termasuk sekolah swasta elit maupun sekolah negeri di kawasan tertentu, untuk memastikan program benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. (*)
Poin Utama Berita
- BGN menolak penyeragaman menu MBG secara nasional
- Fokus program pada potensi pangan lokal dan preferensi masyarakat
- Penyeragaman menu berisiko memicu kenaikan harga bahan pangan
- Contoh kasus: lonjakan harga telur saat menu seragam nasional
- Kebutuhan 19.000 sapi disebut hanya simulasi perhitungan
- BGN bentuk tim optimalisasi untuk efisiensi anggaran MBG
- Evaluasi penerima manfaat untuk menghindari pemborosan makanan
