JAKARTA | Sentrapos.co.id — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi sejauh ini berjalan lancar dan terkendali.

Berdasarkan laporan di lapangan, lebih dari 80 persen jemaah haji Indonesia telah tiba di Kota Mekkah dengan kondisi umum yang dinilai baik.

Selain itu, layanan transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi jemaah disebut berjalan relatif lancar tanpa kendala signifikan.

“Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun,” ujar Singgih dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Singgih menilai kondisi tersebut mencerminkan kesiapan sistemik yang semakin matang dalam pengelolaan ibadah haji nasional.

Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai kementerian tersendiri.

Menurutnya, kebijakan itu menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji agar lebih profesional dan terfokus.

“Dengan kelembagaan yang setara, proses negosiasi kuota, layanan, hingga teknis operasional menjadi lebih efisien,” tutur Singgih.

Ia menambahkan, keberadaan Kemenhaj memungkinkan pengambilan keputusan lebih cepat dan koordinasi yang lebih efektif dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Meski pelaksanaan haji sejauh ini berjalan baik, Singgih mengingatkan bahwa fase paling krusial masih berada di depan, yakni pelaksanaan puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh skema mitigasi berjalan optimal mengingat mayoritas jemaah Indonesia berusia lanjut dan masuk kategori risiko tinggi.

“Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga keselamatan jemaah secara menyeluruh,” tegasnya.

Singgih juga mengapresiasi sejumlah langkah antisipatif yang telah disiapkan pemerintah, seperti penguatan transportasi jemaah menuju Armuzna, penyediaan tenda dengan fasilitas pendingin, sanitasi yang memadai, serta distribusi konsumsi tepat waktu.

Selain itu, layanan kesehatan juga diperkuat melalui pendekatan preventif dan deteksi dini untuk mengantisipasi cuaca ekstrem maupun kepadatan jemaah.

Data menunjukkan mayoritas jemaah haji Indonesia saat ini berusia di atas 50 tahun sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam aspek kesehatan dan mobilitas selama menjalankan ibadah.

Singgih memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan secara konstruktif agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji berjalan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan pemerintah.

“Penyelenggaraan haji adalah pelayanan publik berskala global yang membutuhkan profesionalisme tinggi. Kita harus terus melakukan perbaikan berkelanjutan agar jemaah mendapatkan layanan terbaik,” pungkasnya. (*)

Poin Utama Berita

• DPR menyebut penyelenggaraan haji 2026 berjalan lancar dan terkendali.
• Lebih dari 80 persen jemaah Indonesia telah tiba di Mekkah.
• Layanan transportasi, konsumsi, dan akomodasi dinilai minim kendala.
• DPR mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo.
• Fase Armuzna disebut menjadi tahapan paling krusial dalam pelaksanaan haji.
• Pemerintah diminta memperkuat mitigasi untuk jemaah lansia dan risiko tinggi.
• Komisi VIII DPR akan terus melakukan pengawasan penyelenggaraan haji.