JAKARTA | Sentrapos.co.id – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus diperketat menyusul meningkatnya potensi penyimpangan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Iran.
Hal tersebut disampaikan Bambang saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, kenaikan harga minyak global dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan distribusi BBM subsidi sehingga pemerintah harus memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Kita tahu dampak dari perang di Iran mengakibatkan harga minyak melonjak naik. Maka kita berharap BBM yang bersubsidi itu harus tepat sasaran,” ujar Bambang Haryadi.
Bambang menegaskan BPH Migas memiliki peran strategis dalam mengawasi distribusi BBM subsidi, terutama solar bersubsidi dan pertalite yang selama ini dinilai paling rawan disalahgunakan.
Solar dan Pertalite Jadi Titik Rawan Penyimpangan
Dalam rapat tersebut, Bambang mengungkapkan kuota minyak solar bersubsidi tahun 2026 ditetapkan sekitar 18,6 juta kiloliter, sementara kuota pertalite mencapai sekitar 29,27 juta kiloliter.
Besarnya kuota subsidi tersebut, kata dia, harus diimbangi dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat di seluruh wilayah Indonesia.
“Karena yang paling sering dilakukan penyimpangan itu solar dan pertalite,” tegas Bambang.
Ia menilai pengawasan lapangan tidak cukup hanya dilakukan BPH Migas, tetapi juga perlu melibatkan aparat penegak hukum serta pemerintah daerah untuk meminimalkan praktik penyelewengan.
“Pengawasan yang jauh lebih ketat di lapangan harus dilakukan oleh BPH, aparat penegak hukum, dan juga pemerintah daerah,” lanjutnya.
DPR Dorong Digitalisasi Distribusi BBM Subsidi
Komisi XII DPR RI juga mendukung langkah digitalisasi tata kelola distribusi BBM subsidi sebagai upaya menutup celah penyalahgunaan di lapangan.
Menurut Bambang, penerapan sistem digital termasuk digitalisasi surat rekomendasi konsumen pengguna BBM subsidi dapat membantu memastikan penyaluran subsidi berjalan tepat sasaran.
“Komisi XII memandang langkah BPH Migas memperketat pengawasan dan mendorong digitalisasi tata kelola sebagai upaya penting untuk menutup celah penggunaan BBM bersubsidi,” ujarnya.
Digitalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, pengawasan distribusi, serta mempermudah pemantauan penggunaan BBM subsidi secara nasional.
DPR menilai langkah pengawasan yang kuat menjadi sangat penting di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak langsung terhadap harga energi dunia dan beban subsidi pemerintah.
Selain menjaga stabilitas distribusi, pengawasan ketat juga diharapkan mampu mencegah praktik penyalahgunaan subsidi oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerima manfaat BBM bersubsidi. (*)
Poin Utama Berita
- DPR meminta pengawasan BBM subsidi diperketat akibat lonjakan harga minyak dunia.
- Konflik Iran disebut memicu kenaikan harga minyak global.
- Solar subsidi dan pertalite dinilai paling rawan disalahgunakan.
- Kuota solar subsidi 2026 mencapai 18,6 juta kiloliter.
- Kuota pertalite tahun 2026 mencapai 29,27 juta kiloliter.
- DPR meminta pengawasan melibatkan aparat hukum dan pemerintah daerah.
- Komisi XII DPR mendukung digitalisasi distribusi BBM subsidi.
- Digitalisasi dinilai penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
