JAKARTA | Sentrapos.co.id – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, mengungkapkan kesan mendalam usai bertemu Presiden Prabowo Subianto bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Negara, Selasa (5/5/2026).
Mahfud mengaku sebenarnya sudah cukup lama dekat dengan Prabowo sejak 2013. Namun, menurutnya, diskusi paling hangat baru benar-benar dirasakan dalam pertemuan terbaru tersebut.
“Saya pribadi punya kesan, saya cukup dekat atau berkawan dekat dengan Pak Prabowo sejak 2013-2014. Sering bertemu, sering berdiskusi, tetapi diskusi yang paling hangat itu kemarin sore,” ujar Mahfud dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).
Mahfud menggambarkan suasana diskusi berlangsung cair dan penuh guyonan. Bahkan, Presiden Prabowo disebut sempat melontarkan candaan yang mencairkan suasana pertemuan bersama para anggota KPRP.
“Guyonannya, ‘Ini saya berani diskusi dengan para profesor, karena saya juga kata Pak Habibie sudah sekelas profesor, kan sudah jenderal’,” kata Mahfud menirukan ucapan Prabowo.
Menurut Mahfud, candaan tersebut menjadi pembuka suasana diskusi yang berlangsung santai namun serius membahas masa depan reformasi institusi Polri.
Dalam kesempatan itu, KPRP melaporkan hasil kerja selama tiga bulan kepada Presiden Prabowo. Laporan tersebut dituangkan dalam 10 dokumen dengan total sekitar 3.000 halaman.
Isi laporan mencakup berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat terkait institusi kepolisian, termasuk kritik publik dan rekomendasi reformasi untuk memperkuat profesionalisme Polri.
Salah satu poin penting yang disampaikan Mahfud adalah keputusan KPRP untuk tidak merekomendasikan pembentukan Kementerian Keamanan maupun menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu.
“Pada kesimpulannya kita tidak memasukkan itu sebagai usul karena kita menganggap Polri langsung ke Presiden itu secara politis,” tegas Mahfud.
Ia menjelaskan, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden merupakan hasil reformasi yang sudah melalui proses panjang sejak era reformasi dan dinilai masih relevan dipertahankan.
Menurut Mahfud, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, potensi politisasi justru semakin besar karena jabatan menteri umumnya berasal dari unsur partai politik.
“Sehingga nanti malah dipolitisir lagi, lebih baik ke Presiden saja langsung,” ujarnya.
Senada dengan Mahfud, Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa KPRP merekomendasikan agar posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
“Mengenai kedudukan Polri, tetap seperti sekarang, Polri langsung di bawah Presiden,” kata Yusril usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Yusril juga menegaskan bahwa komisi tidak merekomendasikan pembentukan Kementerian Keamanan maupun Kementerian Kepolisian.
Selain itu, Presiden Prabowo memutuskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap melalui persetujuan DPR sebagaimana aturan yang berlaku saat ini.
“Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang,” jelas Yusril.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena dinilai menandai arah kebijakan pemerintahan Prabowo terkait reformasi kepolisian, tata kelola keamanan nasional, hingga relasi Polri dengan kekuasaan politik. (*)
Poin Utama Berita
- Mahfud MD mengaku mengalami diskusi paling hangat dengan Prabowo di Istana.
- Pertemuan berlangsung bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).
- KPRP menyerahkan 10 dokumen setebal 3.000 halaman kepada Presiden.
- Mahfud menegaskan KPRP tidak mengusulkan Polri di bawah kementerian.
- Polri dinilai lebih tepat tetap berada langsung di bawah Presiden.
- KPRP menilai penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi dipolitisasi.
- Yusril Ihza Mahendra memastikan Prabowo mempertahankan sistem yang berlaku saat ini.
- Pengangkatan Kapolri tetap melalui persetujuan DPR.
