JAKARTA | Sentrapos.co.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara parsial maupun hanya melalui pendekatan keamanan semata.

Menurut Pigai, konflik yang terus berulang di Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional dan keterlibatan seluruh elemen bangsa untuk menciptakan solusi damai yang berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai menanggapi laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat sebanyak 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang tahun 2025.

Sementara hingga April 2026, tercatat sudah terjadi sedikitnya 26 kasus kekerasan di berbagai wilayah Papua.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegas Natalius Pigai, Minggu (10/5/2026).

Pigai menilai meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua menunjukkan bahwa akar persoalan konflik belum ditangani secara menyeluruh.

Menurutnya, selama ini pendekatan yang dilakukan pemerintah dan berbagai lembaga negara masih lebih fokus pada penanganan kasus per kasus, bukan penyelesaian mendasar terhadap konflik itu sendiri.

Konflik Papua Jadi Sorotan Nasional dan Internasional

Pigai mengungkapkan perkembangan teknologi informasi membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua cepat tersebar dan menjadi perhatian dunia internasional.

Karena itu, menurutnya, setiap aksi kekerasan harus dicegah agar tidak memperburuk citra Indonesia terkait isu hak asasi manusia.

“Catatan domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi konflik di Papua,” ujar Pigai.

Ia mencontohkan, dalam waktu kurang dari satu bulan saja, sedikitnya 20 orang dilaporkan meninggal dunia dalam lima peristiwa kekerasan di wilayah Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura.

Kondisi tersebut dinilai semakin memperlihatkan bahwa konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang membutuhkan pendekatan komprehensif.

Dorong Dialog dan Pendekatan HAM

Pigai menegaskan konflik Papua tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga tertentu.

Ia mendorong adanya dialog nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai unsur lainnya.

“Kementerian HAM akan terus mendorong pendekatan penyelesaian konflik yang terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap HAM,” katanya.

Menurut Pigai, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

Selain menjaga keamanan, pemerintah juga diminta mencari solusi damai yang mampu menjawab akar persoalan konflik secara berkelanjutan.

Papua Butuh Solusi Menyeluruh

Pernyataan Menteri HAM ini kembali menempatkan isu Papua sebagai salah satu perhatian utama nasional.

Di tengah meningkatnya eskalasi konflik bersenjata dan sorotan dunia internasional, pemerintah dinilai perlu membangun pendekatan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

“Papua membutuhkan solusi damai yang tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan secara menyeluruh.” (*)

Poin Utama Berita

• Menteri HAM Natalius Pigai menilai konflik Papua membutuhkan keputusan politik nasional.
• Komnas HAM mencatat 97 kasus kekerasan di Papua sepanjang 2025.
• Hingga April 2026 sudah terjadi 26 kasus konflik bersenjata.
• Pigai menyebut penyelesaian konflik tak bisa dilakukan secara parsial.
• Pemerintah didorong melibatkan seluruh elemen bangsa dalam penyelesaian Papua.
• Konflik Papua disebut menjadi sorotan nasional dan internasional.
• Kementerian HAM mendorong pendekatan berbasis dialog dan HAM.