TEL AVIV | Sentrapos.co.id — Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menghadiri sidang kasus korupsi di Pengadilan Distrik Tel Aviv, Selasa (28/4/2026), menandai kehadirannya yang ke-81 sejak proses hukum dimulai pada 2020.
Kehadiran ini menjadi sorotan karena merupakan yang pertama setelah sekitar dua bulan vakum, menyusul eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang pecah pada Februari lalu.
Sidang Berlanjut di Tengah Situasi Perang
Sidang sebelumnya sempat tertunda dengan alasan keamanan. Bahkan, dalam dua pekan terakhir, beberapa agenda persidangan dibatalkan atas permintaan Netanyahu.
“Sejak perang dimulai, ia belum memberikan kesaksian meski sidang telah kembali berjalan,” lapor media Israel.
Kini, Netanyahu memasuki tahap akhir kesaksian, setelah menjalani lebih dari 80 kali persidangan.
Kasus 4000: Dugaan Suap & Manipulasi Media
Dalam persidangan ini, Netanyahu memberikan kesaksian terkait Kasus 4000, salah satu perkara paling serius yang menjeratnya.
Ia dituduh melakukan:
- Penyuapan
- Penipuan
- Penyalahgunaan jabatan
Kasus ini melibatkan hubungan dengan pengusaha media Shaul Elovitch, pemilik situs berita Walla.
Netanyahu diduga meminta pemberitaan yang menguntungkan dirinya dan keluarganya, sekaligus menekan lawan politik.
Tiga Kasus Besar: 1000, 2000, 4000
Selain Kasus 4000, Netanyahu juga menghadapi dua perkara lainnya:
- Kasus 1000: Dugaan menerima hadiah mewah dari pengusaha
- Kasus 2000: Negosiasi dengan media untuk pemberitaan positif
Seluruh dakwaan tersebut diajukan sejak November 2019.
Namun, Netanyahu konsisten membantah semua tuduhan.
“Ini adalah kampanye bermotif politik untuk menjatuhkan saya,” tegas Netanyahu.
Masih Ada 11 Sidang Lagi
Menurut jaksa, Netanyahu masih harus menjalani sekitar 11 kali kesaksian tambahan sebelum proses pembuktian selesai.
Setelah itu, tahap pemeriksaan silang lanjutan akan menentukan arah akhir perkara.
Bayang-bayang ICC: Tuduhan Kejahatan Perang
Di luar kasus korupsi, Netanyahu juga menghadapi tekanan internasional.
Ia disebut masuk dalam daftar pencarian Mahkamah Pidana Internasional sejak 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Konflik tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 72.000 orang sejak Oktober 2023.
Ujian Politik dan Hukum
Kasus ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinan Netanyahu, yang harus menghadapi tekanan hukum domestik sekaligus sorotan global.
Di tengah konflik geopolitik dan proses hukum yang panjang, masa depan politik Netanyahu kini berada di persimpangan krusial.
“Sidang ini bukan sekadar hukum, tapi juga pertarungan politik,” nilai pengamat internasional. (*)
Poin Utama Berita
- Netanyahu hadir sidang ke-81 kasus korupsi di Tel Aviv
- Sidang sempat tertunda akibat alasan keamanan dan konflik Iran
- Kasus 4000 jadi fokus: dugaan suap dan manipulasi media
- Total tiga kasus besar: 1000, 2000, dan 4000
- Netanyahu masih harus jalani 11 sidang tambahan
- Netanyahu bantah tuduhan, sebut bermotif politik
- ICC juga memburu Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang
- Kasus jadi ujian besar politik dan hukum
