Presiden Soroti Dugaan Pungli dan Kinerja Bea Cukai, DPR Tepuk Tangan Saat Prabowo Minta Birokrasi Dibersihkan
JAKARTA | Sentrapos.co.id – Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras terhadap jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo secara tegas meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot Dirjen Bea Cukai jika dinilai tidak mampu memperbaiki persoalan di institusi tersebut.
Pernyataan Presiden itu langsung menjadi sorotan publik dan memicu reaksi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menanggapi ultimatum tersebut, Purbaya menegaskan dirinya siap menjalankan instruksi Presiden apabila memang ada perintah resmi terkait pergantian Dirjen Bea Cukai Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama.
“Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya enggak bisa kalau enggak ada perintah. Tapi saya akan cek dulu,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan.
Pernyataan itu disampaikan setelah Presiden Prabowo secara terbuka mengkritik kondisi birokrasi Bea Cukai yang dinilai masih bermasalah dan dikeluhkan banyak pelaku usaha.
Prabowo Soroti Pungli dan Birokrasi Lamban
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pembenahan Bea Cukai harus dilakukan secara serius dan tidak boleh ditunda lagi.
Ia mengaku sudah berkali-kali mengingatkan agar institusi tersebut diperbaiki demi mendukung kelancaran ekonomi nasional dan menghapus praktik-praktik yang menghambat dunia usaha.
“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo.
Ucapan Presiden itu langsung disambut tepuk tangan anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna.
Prabowo juga menyinggung masih banyaknya keluhan pengusaha terkait pungutan liar (pungli), penyalahgunaan wewenang, serta birokrasi yang dianggap menghambat aktivitas ekonomi nasional.
“Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha kumaha engke wahe,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Menurut Presiden, seluruh kementerian dan lembaga negara harus segera membersihkan institusinya masing-masing dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dirjen Bea Cukai Jadi Sorotan
Sosok Dirjen Bea Cukai Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama ikut menjadi perhatian publik setelah namanya disebut langsung dalam pidato Presiden.
Djaka diketahui merupakan mantan anggota Tim Mawar yang dilantik sebagai Dirjen Bea Cukai pada Mei 2025 lalu.
Di tengah sorotan terhadap Bea Cukai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga memanggil sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Ditjen Bea Cukai terkait penyelidikan kasus importasi barang.
Situasi tersebut membuat isu reformasi birokrasi dan pemberantasan pungli di sektor kepabeanan kembali menjadi perhatian nasional.
Pengamat menilai pernyataan terbuka Presiden di forum resmi DPR menunjukkan adanya tekanan kuat terhadap kementerian dan lembaga agar bergerak lebih cepat dalam melakukan pembenahan internal.
Selain itu, peringatan keras Presiden juga dinilai sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak ingin citra pelayanan publik dan iklim investasi Indonesia terganggu akibat praktik pungli serta lambannya birokrasi.
Pemerintah Diminta Bergerak Cepat
Prabowo menegaskan seluruh pejabat negara harus bekerja serius dan tidak boleh membiarkan praktik yang merugikan rakyat maupun dunia usaha terus berlangsung.
“Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” tandas Prabowo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan keras bahwa reformasi birokrasi akan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. (*)
Poin Utama Berita
- Presiden Prabowo meminta Menteri Keuangan mencopot Dirjen Bea Cukai jika tidak mampu memperbaiki institusi.
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menjalankan perintah Presiden.
- Prabowo menyoroti dugaan pungli dan lambannya birokrasi Bea Cukai.
- DPR RI memberikan tepuk tangan saat Presiden menyampaikan ultimatum pergantian pejabat.
- Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menjadi sorotan publik.
- Pemerintah menegaskan komitmen memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- Reformasi birokrasi dinilai penting untuk menjaga iklim investasi dan ekonomi nasional.
