SURABAYA | Sentrapos.co.id — Sengketa warisan masih menjadi salah satu konflik keluarga paling sering terjadi di Indonesia. Perselisihan biasanya bermula dari satu kalimat yang terdengar sederhana: “Kan saya yang merawat.” Namun dari alasan tersebut, rumah peninggalan orang tua perlahan berubah menjadi klaim kepemilikan sepihak.

Fenomena ini kerap muncul ketika rumah atau tanah peninggalan kakek dan nenek dikuasai oleh salah satu anggota keluarga, termasuk anak dari tante atau sepupu sendiri, yang kemudian bertindak seolah menjadi pemilik tunggal.

Tak jarang, sertifikat ditahan, rumah disewakan, hasilnya dinikmati sendiri, hingga ahli waris lain diperlakukan seperti orang asing di rumah keluarga mereka sendiri.

Secara hukum, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan etika keluarga, tetapi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

“Warisan bukan hadiah bagi yang paling cepat mengambil alih rumah. Hukum tidak memberi hak istimewa kepada orang yang paling agresif.”
— Agus Setiawan, S.H., M.H., MBA., C.TLS (Adipatilawe)

Hukum Tegas: Menempati Rumah Tidak Sama dengan Memiliki

Dalam ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi karena kematian. Sejak pewaris meninggal dunia, seluruh harta peninggalan otomatis berubah status menjadi warisan.

Sementara Pasal 832 KUH Perdata menegaskan bahwa pihak yang berhak menerima warisan adalah ahli waris yang sah berdasarkan hubungan darah maupun ketentuan hukum yang berlaku.

Artinya, hak waris tidak lahir karena:

• tinggal paling lama di rumah;
• merasa paling berjasa;
• paling dekat dengan orang tua;
• atau lebih dulu menguasai aset.

Selama belum ada pembagian resmi, seluruh aset tetap berstatus boedel waris atau milik bersama seluruh ahli waris.

Dengan demikian, tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim rumah warisan sebagai milik pribadi secara sepihak.

Sepupu Memiliki Hak, Tetapi Tidak Berhak Menguasai Semua

Anak dari tante atau sepupu memang dapat memperoleh hak waris, tetapi hanya sebatas bagian yang menjadi hak orang tuanya.

Jika satu pihak:

• menguasai rumah;
• memegang sertifikat;
• menikmati hasil sewa;
• serta menolak pembagian warisan,

maka secara hukum ia dianggap menikmati hak milik ahli waris lainnya.

Kondisi inilah yang sering memicu gugatan keluarga hingga berujung perkara di pengadilan.

“Kalau satu orang menguasai seluruh warisan dan menutup pintu bagi ahli waris lain, itu bukan bakti kepada keluarga. Itu pengambilalihan hak secara sepihak.”
— Adipatilawe

Bisa Digugat Perdata hingga Disita Pengadilan

Pasal 834 KUH Perdata memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut penyerahan harta warisan.

Sementara Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain wajib mengganti kerugian.

Dalam praktik hukum, ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan:

• gugatan penetapan boedel waris;
• permintaan pengosongan rumah;
• pembagian harta warisan;
• tuntutan ganti rugi;
• hingga sita jaminan agar aset tidak dijual atau dialihkan.

Bahkan, apabila ditemukan unsur pemalsuan dokumen atau penggelapan, perkara dapat berkembang menjadi laporan pidana.

Musyawarah Tetap Menjadi Jalan Utama

Meski hukum memberikan perlindungan kepada ahli waris, penyelesaian secara kekeluargaan tetap menjadi langkah paling dianjurkan.

Seluruh ahli waris sebaiknya duduk bersama untuk:

• menghitung hak masing-masing;
• menyepakati pembagian;
• dan menuangkannya dalam kesepakatan tertulis.

Namun, musyawarah hanya dapat berjalan apabila seluruh pihak memiliki itikad baik.

Ketika satu pihak merasa rumah tersebut sudah sepenuhnya menjadi miliknya, proses damai sering kali berubah menjadi formalitas semata.

Sengketa Warisan Bukan Sekadar Soal Rumah

Menurut Adipatilawe, sengketa warisan sejatinya merupakan ujian integritas dalam keluarga.

Warisan seharusnya menjadi bentuk terakhir kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya, bukan berubah menjadi arena perebutan hak.

“Dalam perkara waris, yang menentukan bukan siapa yang paling lama menempati rumah, melainkan siapa yang menghormati hak saudara-saudaranya.”
— Adipatilawe

Pada akhirnya, hukum tidak berpihak kepada pihak yang paling dulu menguasai aset, tetapi kepada mereka yang memang memiliki hak secara sah menurut hukum.

Poin Utama Berita

• Rumah warisan kakek-nenek kerap dikuasai sepihak oleh anggota keluarga atau sepupu.
• Hukum menegaskan penguasaan fisik tidak sama dengan kepemilikan sah.
• Seluruh aset peninggalan tetap menjadi boedel waris sebelum dibagi resmi.
• Ahli waris dapat menggugat pengosongan rumah dan meminta ganti rugi.
• Pasal 830, 832, 834, dan 1365 KUH Perdata menjadi dasar hukum sengketa waris.
• Adipatilawe menilai banyak konflik muncul karena kesalahpahaman soal hak waris.
• Musyawarah keluarga tetap menjadi langkah utama sebelum gugatan hukum.
• Sengketa warisan dinilai sebagai ujian moral dan integritas keluarga.