JAKARTA | Sentrapos.co.id — Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta berlangsung panas dan penuh ketegangan, Senin (11/5/2026).
Momen dramatis terjadi ketika terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, beberapa kali terlibat adu argumen dengan jaksa penuntut umum (JPU) saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
Perdebatan memuncak ketika jaksa mendalami keberadaan tim teknologi atau GovTech di lingkungan Kemendikbudristek serta dugaan adanya shadow organization selama masa kepemimpinan Nadiem.
Nadiem Protes Dipotong Jaksa
Saat menjelaskan alasan menghadirkan talenta teknologi dari luar kementerian untuk mendukung program digitalisasi pendidikan, Nadiem beberapa kali dipotong oleh jaksa.
Mantan CEO Gojek itu kemudian meminta kesempatan untuk menyelesaikan jawabannya secara utuh.
“Pertanyaan Pak Jaksa adalah kenapa saya membawa orang-orang dari bidang teknologi untuk membantu kementerian. Jadi jawaban saya sangat relevan. Izinkan saya menyelesaikan jawaban saya,” kata Nadiem di ruang sidang.
Nadiem menjelaskan kehadiran tim teknologi merupakan bagian dari mandat percepatan digitalisasi pendidikan yang diarahkan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet.
Menurutnya, Kemendikbudristek saat itu membutuhkan sumber daya yang memiliki kompetensi membangun aplikasi berskala besar.
“Yang tidak ada kompetensinya saat itu adalah membangun aplikasi standar dunia untuk skala besar,” ujar Nadiem.
Bantah Dirjen Tidak Dilibatkan
Persidangan kembali memanas saat jaksa menyebut para direktur jenderal tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait program digitalisasi pendidikan.
Nadiem langsung membantah tudingan tersebut dan menegaskan seluruh program GovTech tetap berada di bawah koordinasi pejabat kementerian terkait.
“Semua dirjen dilibatkan,” tegas Nadiem.
Situasi yang semakin tegang membuat Majelis Hakim turun tangan untuk menengahi perdebatan antara terdakwa dan jaksa.
Hakim Minta Sidang Tetap Tertib
Di tengah suasana panas, Nadiem kembali meminta kesempatan untuk menyelesaikan keterangannya.
“Boleh saya selesaikan Yang Mulia?” ujar Nadiem kepada majelis hakim.
Hakim kemudian mempersilakan Nadiem melanjutkan jawaban dan meminta jaksa serta terdakwa menyampaikan fakta secara bergantian agar persidangan tetap tertib.
Bantah Putuskan Spesifikasi Chromebook
Dalam sidang tersebut, jaksa juga menyinggung soal kewenangan pengambilan keputusan terkait pengadaan laptop Chromebook.
Menanggapi hal itu, Nadiem menegaskan spesifikasi pengadaan perangkat teknologi di kementerian bukan diputuskan langsung oleh menteri, melainkan oleh pejabat teknis di level direktur maupun direktur jenderal.
“Dalam sejarah Kemendikbudristek, menteri tidak pernah menandatangani spesifikasi laptop atau TIK,” katanya.
Nadiem juga menyebut perubahan spesifikasi Chromebook pada tahun 2020 merupakan keputusan teknis di tingkat direktorat dan dirjen.
Ia bahkan menilai terdapat kekeliruan mendasar dalam konstruksi dakwaan yang diarahkan kepadanya.
“Ini salah satu kesalahan fatal dalam konstruksi hukum dakwaan saya,” ujar Nadiem.
Soroti Dana DAK dan Peran Pemda
Nadiem turut menegaskan mayoritas anggaran pengadaan perangkat teknologi pendidikan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola pemerintah daerah.
Karena itu, menurutnya, proses pengadaan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kementerian pusat.
Persidangan pun sempat diwarnai saling sela antara jaksa dan terdakwa sebelum akhirnya hakim meminta pemeriksaan dilanjutkan secara tertib dan bergantian. (*)
Poin Utama Berita
- Sidang kasus Chromebook di Tipikor Jakarta berlangsung panas.
- Nadiem Makarim dan jaksa beberapa kali saling sela di persidangan.
- Hakim turun tangan menengahi ketegangan di ruang sidang.
- Nadiem membela keberadaan tim GovTech di Kemendikbudristek.
- Ia membantah para dirjen tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
- Nadiem menegaskan spesifikasi Chromebook bukan diputuskan menteri.
- Terdakwa menyebut ada kesalahan fatal dalam konstruksi dakwaan.
- Pengadaan TIK disebut banyak dilakukan melalui DAK pemerintah daerah.
