Komisi X DPR Soroti Keterbatasan SDM Pengajar, Sekolah di Daerah Dinilai Belum Siap Terapkan Kebijakan Secara Menyeluruh
JAKARTA | Sentrapos.co.id – Rencana pembelajaran Bahasa Perancis di seluruh jenjang sekolah Indonesia yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, mengingatkan bahwa kondisi sekolah di Indonesia sangat beragam sehingga penerapan kebijakan tersebut tidak dapat dilakukan secara seragam.
Menurut Ledia, tantangan utama bukan terletak pada pilihan bahasa asing yang akan diajarkan, melainkan pada ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten untuk mengajar Bahasa Perancis di sekolah-sekolah.
“Kita tidak bisa memukul rata bahwa semua sekolah harus belajar bahasa tertentu, karena kemampuan sumber daya manusia di setiap sekolah berbeda-beda dan masih sangat terbatas,” tegas Ledia Hanifa, Sabtu (30/5/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahwa selama ini mata pelajaran bahasa asing di sekolah umumnya masuk dalam kategori muatan lokal, sama seperti bahasa daerah. Karena itu, implementasinya sangat bergantung pada kesiapan masing-masing sekolah.
Menurutnya, ada sekolah yang telah memiliki guru Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, atau Bahasa Korea, namun belum tentu memiliki tenaga pengajar Bahasa Perancis.
“Setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang siap mengajar bahasa tertentu, ada yang belum memiliki gurunya sama sekali,” ujarnya.
Ledia menilai pembelajaran Bahasa Perancis tetap dapat diterapkan sepanjang sekolah memiliki sumber daya yang memadai, baik dari sisi tenaga pengajar maupun sarana pendukung pembelajaran.
DPR Sebut Kekurangan Guru Masih Jadi PR Besar Pendidikan Nasional
Lebih lanjut, Ledia menegaskan bahwa persoalan mendasar dunia pendidikan Indonesia saat ini masih berkaitan dengan pemerataan dan ketersediaan guru, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, banyak sekolah di wilayah tertentu bahkan masih menghadapi kekurangan guru mata pelajaran inti, sehingga penambahan bahasa asing baru perlu dikaji secara matang.
“PR terbesar kita saat ini adalah keterbatasan guru bahasa asing. Apalagi untuk sekolah-sekolah di daerah tertinggal yang masih kesulitan mendapatkan tenaga pendidik,” katanya.
Ledia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi sekolah dan siswa untuk memilih bahasa asing yang sesuai dengan kebutuhan, minat, serta potensi pengembangan wilayah masing-masing.
Menurut dia, fleksibilitas tersebut lebih realistis dibandingkan menerapkan satu kebijakan yang sama untuk seluruh sekolah di Indonesia.
Instruksi Prabowo Usai Bertemu Presiden Macron
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya agar Bahasa Perancis mulai dipelajari di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, Kamis (28/5/2026).
“Saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar Bahasa Perancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.
Presiden menilai penguasaan Bahasa Perancis dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat hubungan Indonesia dengan Prancis di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, hingga kerja sama internasional.
Sebelumnya, Prabowo juga pernah mengusulkan penguatan pembelajaran Bahasa Portugis sebagai bagian dari pengembangan hubungan Indonesia dengan Brasil dan negara-negara berbahasa Portugis lainnya.
Wacana tersebut kini memunculkan diskusi lebih luas mengenai arah kebijakan bahasa asing di Indonesia, kesiapan infrastruktur pendidikan, serta kebutuhan peningkatan jumlah guru bahasa asing di seluruh daerah. (*)
Poin Utama Berita
- DPR menilai kebijakan wajib Bahasa Perancis tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh sekolah.
- Anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa menyoroti keterbatasan guru bahasa asing.
- Banyak sekolah belum memiliki tenaga pengajar Bahasa Perancis.
- Bahasa asing selama ini masuk kategori muatan lokal yang disesuaikan kondisi sekolah.
- Daerah tertinggal dinilai paling terdampak jika kebijakan diterapkan tanpa persiapan.
- DPR menyebut kekurangan guru masih menjadi persoalan utama pendidikan nasional.
- Prabowo menginstruksikan pembelajaran Bahasa Perancis di seluruh jenjang sekolah.
- Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari penguatan hubungan Indonesia-Prancis.
- Wacana ini memunculkan diskusi tentang kesiapan sistem pendidikan nasional.
