JAKARTA | Sentrapos.co.id — Polemik distribusi koper jemaah haji kembali mencuat. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Gantina, secara tegas menyoroti dugaan adanya “permainan” dalam pengadaan koper haji yang selama ini melibatkan maskapai Garuda Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah, Selasa (14/4/2026).
“Kaitan koper haji, kemarin sudah sempat disinggung. Mbok ya koper itu jangan lagi jadi permainanlah, ini urusan jemaah,” tegas Selly.
Ia mempertanyakan alasan pengadaan koper haji yang selama ini selalu melibatkan pihak maskapai, dan mengusulkan agar ke depan proses tersebut ditangani langsung oleh pemerintah.
“Kenapa sih harus Garuda pengadaannya? Tahun depan kenapa bukan di Kemenhaj saja? Pusing kepala saya,” lanjutnya.
Usul Pengadaan Dialihkan ke Kementerian
Menurut Selly, jika pengadaan koper dilakukan langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah, proses distribusi dinilai akan lebih sederhana, cepat, dan efisien.
Skema distribusi pun bisa dilakukan melalui kantor wilayah (kanwil), lalu langsung disalurkan ke kabupaten/kota tanpa rantai birokrasi yang panjang.
Tak hanya koper, Selly juga mengungkap adanya laporan terkait keterlambatan distribusi seragam petugas haji.
“Seragam petugas saya dapat laporan banyak yang belum terima. Ini bagaimana koordinasinya?” kritiknya.
Biaya Penerbangan Haji Naik Rp1,77 Triliun
Dalam rapat yang sama, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,77 triliun untuk biaya penerbangan haji 2026.
Kenaikan tersebut dipicu oleh lonjakan harga avtur global dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
“Total biaya penerbangan haji meningkat dari Rp6,69 triliun menjadi Rp8,46 triliun,” jelas Irfan.
Meski terjadi kenaikan signifikan, pemerintah memastikan tambahan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada jemaah haji.
“Presiden telah menegaskan pelonjakan biaya ini jangan dibebankan kepada jemaah,” ujarnya.
Koordinasi dengan Kejaksaan Agung
Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan aspek legalitas tambahan pembiayaan, termasuk kemungkinan status force majeure.
“Masih kami dalami bersama Kejaksaan Agung terkait status dan legalitas sumber pembiayaan,” kata Irfan.
Pemerintah berharap DPR RI dapat segera menyetujui tambahan anggaran tersebut demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 2026. (*)
Poin Utama Berita
- DPR soroti dugaan “permainan” dalam pengadaan koper haji
- Garuda Indonesia disinggung dalam mekanisme pengadaan koper
- Usulan agar pengadaan dialihkan ke Kementerian Haji
- Distribusi dinilai lambat dan tidak efisien
- Seragam petugas haji juga dilaporkan belum tersalurkan
- Biaya penerbangan haji 2026 naik Rp1,77 triliun
- Kenaikan dipicu harga avtur dan nilai tukar rupiah
- Presiden pastikan biaya tambahan tidak dibebankan ke jemaah
- Kemenhaj koordinasi dengan Kejaksaan Agung terkait legalitas
