JAKARTA | Sentrapos.co.id – Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi keluarga siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang peristiwanya viral dan menyita perhatian publik.
Gubernur NTT Melkianus Laka Lena menegaskan, bantuan tersebut merupakan langkah awal sekaligus komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan sosial agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kita dari provinsi akan melihat agar membantu membangun rumah layak huni. Lebih dari itu, yang paling penting adalah membangun sistem sosial yang kuat dan dikerjakan bersama,” kata Melkianus kepada wartawan di Kupang, Rabu (4/2/2026).
Pembenahan Perlindungan Sosial dan Data Kependudukan
Melkianus menjelaskan, Pemprov NTT akan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengaman sosial, menyusul terungkapnya fakta bahwa keluarga korban tidak tersentuh bantuan pemerintah akibat persoalan administrasi kependudukan (adminduk).
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin saling menyalahkan atas peristiwa tragis tersebut, melainkan fokus pada penyelesaian dan pemulihan.
“Saya tidak mau beralih. Ini sudah kejadian. Yang terpenting sekarang adalah memakamkan korban dengan baik dan menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk pemakaman dan urusan adat,” ujarnya.
Cermin Lemahnya Sistem Pengaman Sosial
Menurut Melkianus, peristiwa ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah terkait lemahnya sistem pengaman sosial yang seharusnya mampu mendeteksi keluarga rentan sejak dini.
“Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial memastikan kondisi rentan bisa terdeteksi pada kesempatan pertama, lalu segera dibantu,” tegasnya.
Ia mengakui, berbagai skema bantuan sosial sebenarnya telah tersedia, baik dari pemerintah pusat hingga desa. Namun, dibutuhkan respons cepat dan mekanisme bantuan darurat yang tidak terhambat birokrasi panjang.
“Masalahnya hanya administrasi. Korban berpindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tetapi data kependudukannya belum diamankan. Ini persoalan kertas, tetapi dampaknya sangat besar,” pungkas Melkianus.
Pemprov NTT menyatakan akan memperkuat sinkronisasi data kependudukan dan jaring pengaman sosial lintas wilayah agar keluarga rentan tidak kembali terlewat dari intervensi negara. *
