Artikel Ini di Tulis Oleh : Dwi Arifin
Kritik Tajam terhadap Kebijakan Ekonomi Pemerintah: Program Populis Dinilai Tak Menjawab Krisis Riil Masyarakat
JAKARTA | Sentrapos.co.id – Pelemahan rupiah, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), meningkatnya pengangguran, hingga turunnya daya beli masyarakat kini bukan lagi sekadar indikator ekonomi di atas kertas. Kondisi tersebut mulai dirasakan langsung oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
Di tengah tekanan ekonomi yang semakin nyata, publik mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah serta efektivitas berbagai program besar yang terus digelontorkan menggunakan anggaran negara.
Pasar keuangan, pada dasarnya, bergerak berdasarkan kepercayaan. Investor tidak hanya melihat data ekonomi hari ini, tetapi juga membaca siapa yang mengelola negara dan ke mana arah kebijakan dibawa.
Karena itu, munculnya persepsi mengenai masuknya lingkar kekuasaan ke institusi strategis seperti bank sentral memicu kekhawatiran publik terkait independensi kebijakan moneter nasional.
“Bank sentral seharusnya menjadi simbol profesionalisme dan independensi penuh dari kepentingan politik. Ketika muncul kesan kekuasaan keluarga semakin dekat dengan otoritas moneter, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra lembaga, tetapi juga kepercayaan pasar,” tulis Dwi Arifin.
Ketika kepercayaan pasar mulai retak, tekanan terhadap rupiah pun semakin sulit dihindari. Pada saat yang sama, pemerintah terus menjalankan program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar.
Program-program tersebut disebut sebagai solusi bagi masyarakat kecil. Namun di tengah kondisi fiskal yang tertekan, publik mulai mempertanyakan apakah kebijakan itu benar-benar strategi pembangunan jangka panjang atau hanya pendekatan populis demi menjaga citra politik.
Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Belum Menyentuh Kehidupan Rakyat
Program Makan Bergizi Gratis memang terdengar mulia. Namun dalam kondisi nilai tukar rupiah melemah dan ruang fiskal semakin sempit, masyarakat mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah.
Sebab ekonomi nasional tidak bisa terus-menerus ditopang oleh belanja negara semata tanpa produktivitas riil yang kuat.
Pengamat menilai pertumbuhan ekonomi yang sehat seharusnya lahir dari sektor industri yang kuat, investasi produktif, peningkatan ekspor, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja nyata.
Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya jumlah pencari kerja, sulitnya lulusan muda memperoleh pekerjaan, hingga menurunnya kelas menengah menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum benar-benar dirasakan masyarakat.
“Angka GDP mungkin terlihat naik di atas kertas, tetapi jika pertumbuhan hanya ditopang belanja APBN tanpa produktivitas nyata, maka fondasi ekonomi sebenarnya rapuh,” tegas Dwi Arifin.
Pernyataan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar juga dinilai menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil rakyat.
Sebab meskipun masyarakat tidak bertransaksi menggunakan dolar secara langsung, dampak pelemahan rupiah tetap dirasakan melalui kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.
Mulai dari harga kedelai impor, tahu-tempe, pupuk, BBM, obat-obatan, hingga biaya logistik mengalami kenaikan yang membebani masyarakat kecil.
Suku Bunga Tinggi Dinilai Berisiko Tekan Ekonomi Domestik
Di sisi lain, pemerintah dan Bank Indonesia diingatkan agar tidak terburu-buru menaikkan suku bunga demi menjaga stabilitas rupiah.
Meski secara teori langkah tersebut dapat memperkuat nilai tukar, kebijakan bunga tinggi juga berisiko memperlambat ekonomi domestik.
Kenaikan suku bunga akan membuat kredit usaha semakin mahal, investasi melambat, konsumsi rumah tangga turun, sektor properti melemah, hingga pasar saham ikut tertekan.
Kondisi itu dinilai menjadi salah satu penyebab terus melemahnya IHSG dalam beberapa waktu terakhir.
Investor disebut melihat ekonomi Indonesia sedang kehilangan keseimbangan. Rupiah tertekan dari faktor eksternal, sementara pertumbuhan ekonomi domestik justru tertahan oleh tekanan suku bunga tinggi dan lemahnya daya beli masyarakat.
Yang juga menjadi sorotan adalah masuknya model distribusi retail besar hingga ke desa-desa melalui berbagai program pemerintah dan koperasi.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mematikan toko kelontong dan usaha kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi lokal masyarakat desa.
Padahal sektor informal dan UMKM merupakan fondasi utama ekonomi Indonesia.
“Ekonomi bukan soal pidato optimisme. Ekonomi adalah soal rasa aman rakyat terhadap masa depannya,” tulis Dwi Arifin.
Pemerintah dinilai perlu lebih fokus memperkuat daya beli masyarakat, membantu UMKM naik kelas, menekan biaya logistik, meningkatkan produksi lokal, serta menciptakan lapangan kerja produktif dibanding sekadar membangun narasi optimisme ekonomi.
Sebab pada akhirnya, pasar mungkin masih bisa memaafkan perlambatan ekonomi. Namun pasar akan sulit memaafkan hilangnya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan negara. (Dwi/Har7)
Poin Utama Berita
- Rupiah melemah dan IHSG terus mengalami tekanan di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.
- Publik mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dan independensi institusi strategis ekonomi.
- Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dinilai berpotensi membebani fiskal negara.
- Pertumbuhan ekonomi disebut belum dirasakan langsung oleh masyarakat.
- PHK meningkat, pengangguran bertambah, dan daya beli rakyat melemah.
- Pelemahan rupiah berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat.
- Kenaikan suku bunga dinilai dapat memperparah perlambatan ekonomi domestik.
- Kebijakan retail besar masuk desa dikhawatirkan mematikan UMKM dan toko kecil lokal.
- Pemerintah diminta fokus pada produktivitas ekonomi riil dan penciptaan lapangan kerja.
