Puluhan Ribu Massa Padati London dalam Demonstrasi Besar “Unite the Kingdom”
LONDON | Sentrapos.co.id — Ibu Kota Inggris, London, diguncang demonstrasi besar-besaran bertajuk “Unite the Kingdom” yang diikuti sekitar 60 ribu orang pada akhir pekan lalu. Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi sayap kanan terbesar di Inggris dalam beberapa tahun terakhir.
Ribuan massa memadati jalan-jalan utama pusat kota London sambil membawa bendera Union Jack dan Salib St. George. Mereka menyuarakan isu anti-imigrasi, kritik terhadap pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer, hingga seruan mempertahankan identitas nasional Inggris.
Demonstrasi tersebut dipimpin aktivis sayap kanan kontroversial Stephen Yaxley-Lennon atau yang lebih dikenal sebagai Tommy Robinson, pendiri kelompok nasionalis anti-Islam English Defence League (EDL).
Sub Judul: Seruan Anti-Imigran dan Ketegangan Politik Menggema di Jantung London
Aksi massa dimulai dari Kingsway dan bergerak melewati Aldwych, Strand, Trafalgar Square, Whitehall, hingga berakhir di Parliament Square.
Dalam orasinya, Tommy Robinson menyerukan para pendukungnya untuk lebih aktif secara politik menjelang pemilu Inggris berikutnya pada 2029.
“Jika Anda tidak terlibat dan tidak menjadi aktivis, kita akan kehilangan negara kita selamanya,” ujar Tommy Robinson di hadapan ribuan massa.
Sejumlah peserta demonstrasi juga menyampaikan tuntutan keras terkait imigrasi di Inggris. Mereka menilai pemerintah gagal mengendalikan arus migran dan kesejahteraan sosial negara.
“Jutaan orang harus pergi. Mereka seharusnya tidak berada di negara ini,” kata salah satu peserta aksi.
Banyak demonstran terlihat mengenakan atribut berwarna turquoise yang identik dengan partai sayap kanan Reform UK pimpinan Nigel Farage, tokoh utama di balik Brexit sekaligus sekutu politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Sebagian massa juga mengenakan topi merah bertuliskan “Make England Great Again”, slogan yang terinspirasi dari gerakan politik Donald Trump di Amerika Serikat.
Selain isu imigrasi, para demonstran turut menyoroti memburuknya layanan publik di Inggris, termasuk sistem kesehatan nasional (NHS), biaya hidup, hingga arah kebijakan pemerintahan Keir Starmer.
Beberapa peserta bahkan membawa simbol dan bendera Israel sambil menyerukan pentingnya mempertahankan “nilai-nilai Yudaisme-Kristen” di Inggris.
Demonstrasi “Unite the Kingdom” berlangsung bersamaan dengan aksi pro-Palestina yang memperingati Hari Nakba di lokasi berbeda di London. Situasi tersebut membuat Kepolisian Metropolitan London menggelar operasi pengamanan besar-besaran.
Sekitar 4.000 aparat keamanan diterjunkan, didukung drone, helikopter, polisi berkuda, hingga teknologi pengenal wajah untuk mencegah bentrokan antar massa.
“Penyelenggara demonstrasi ini berusaha menyebarkan kebencian dan perpecahan,” tegas Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Meski aksi berlangsung relatif terkendali, Kepolisian Metropolitan London mengonfirmasi sedikitnya 11 orang ditangkap atas berbagai pelanggaran selama demonstrasi berlangsung.
Fenomena “Unite the Kingdom” kini menjadi sorotan besar di Inggris karena dianggap mencerminkan meningkatnya polarisasi politik dan ketegangan sosial menjelang pemilu mendatang.
Lonjakan dukungan terhadap kelompok konservatif nasionalis seperti Reform UK juga dinilai menjadi sinyal serius bagi pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin Keir Starmer.
Di tengah krisis ekonomi, tekanan imigrasi, dan ketidakpuasan publik terhadap layanan negara, Inggris kini menghadapi dinamika politik yang semakin panas dan tidak menentu. (*)
Poin Utama Berita
- Sekitar 60 ribu orang mengikuti demo “Unite the Kingdom” di London.
- Demonstrasi dipimpin tokoh sayap kanan Tommy Robinson.
- Massa menyuarakan isu anti-imigrasi dan kritik terhadap PM Keir Starmer.
- Banyak demonstran mengenakan atribut Reform UK dan slogan ala Donald Trump.
- Polisi London mengerahkan 4.000 personel keamanan.
- Demo berlangsung bersamaan dengan aksi pro-Palestina Hari Nakba.
- Kepolisian melakukan 11 penangkapan selama demonstrasi.
- Tommy Robinson menyerukan pendukungnya aktif menjelang pemilu 2029.
- Pemerintah Inggris menilai aksi tersebut menyebarkan kebencian dan perpecahan.
- Demonstrasi dianggap mencerminkan meningkatnya polarisasi politik di Inggris.
