JAKARTA | Sentrapos.co.id — Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi Timur.
Menurutnya, insiden yang menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai puluhan lainnya itu tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan operasional biasa, melainkan indikasi adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan keselamatan transportasi rel.
“Kecelakaan ini menunjukkan tekanan sistemik pada jalur padat perkotaan. Evaluasi harus menyentuh bagaimana sistem keselamatan dibangun, dimonitor, dan direspons,” tegas Iwan, Rabu (29/4/2026).
Keselamatan Harus Mampu Cegah Risiko Berantai
Iwan menekankan bahwa sistem keselamatan modern tidak cukup hanya mengandalkan disiplin operasional, tetapi juga harus mampu mendeteksi dan memutus potensi risiko sejak dini.
“Sistem harus bisa mencegah gangguan kecil berkembang menjadi kecelakaan fatal,” ujarnya.
Hal ini menjadi krusial mengingat kompleksitas operasional kereta di wilayah padat seperti Jabodetabek.
Perlintasan Sebidang Dinilai Rawan
Salah satu titik krusial yang disoroti adalah perlintasan sebidang, yang dinilai masih menjadi sumber risiko tinggi.
Iwan menyambut baik rencana pemerintah untuk membenahi sekitar 1.800 titik perlintasan kereta di Pulau Jawa dengan anggaran mencapai Rp4 triliun.
“Perlintasan sebidang di jalur padat harus segera diganti dengan flyover atau underpass,” tegasnya.
Dorong Integrasi Sistem Kendali
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya integrasi komunikasi antar pusat kendali jalur kereta, terutama antara layanan KRL dan kereta antarkota yang memiliki karakteristik berbeda.
“Integrasi sistem komunikasi menjadi kunci agar tidak terjadi miskomunikasi antar layanan berbeda,” jelasnya.
Pemisahan Jalur Jadi Prioritas
Iwan juga mendorong percepatan pemisahan jalur operasional antara KRL dan kereta jarak jauh. Menurutnya, proyek Double-Double Track (DDT) Jakarta–Cikarang menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan.
“Pemisahan jalur bukan hanya soal kapasitas, tetapi menyangkut keselamatan penumpang,” katanya.
DPR Akan Panggil Operator dan Regulator
Sebagai tindak lanjut, Komisi V DPR RI akan meminta klarifikasi dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) serta pihak regulator.
Langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR guna memastikan adanya perbaikan konkret pasca tragedi.
Kronologi Singkat Insiden
Kecelakaan terjadi pada Senin (27/4/2026) malam di Stasiun Bekasi Timur. Insiden bermula dari sebuah taksi yang mogok di perlintasan sebidang akibat gangguan listrik, lalu tertabrak KRL.
Akibatnya, rangkaian KRL terhenti di stasiun dan kemudian ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek.
“Rangkaian peristiwa beruntun ini menunjukkan lemahnya sistem mitigasi risiko dalam kondisi darurat,” demikian sorotan yang menguat pasca kejadian.
Kesimpulan
Desakan DPR menjadi sinyal kuat bahwa sistem keselamatan perkeretaapian nasional membutuhkan pembenahan serius.
Tragedi Bekasi Timur diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh demi mencegah kejadian serupa terulang dan memastikan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama. (*)
Poin Utama Berita
- DPR minta evaluasi total sistem keselamatan kereta nasional
- Kecelakaan Bekasi Timur dinilai sebagai masalah sistemik
- Perlintasan sebidang disebut titik rawan utama
- Pemerintah siapkan Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik
- Integrasi pusat kendali jalur dinilai belum optimal
- Pemisahan jalur KRL dan kereta jarak jauh didorong
- DPR akan panggil KAI dan regulator untuk klarifikasi
