JAKARTA | SENTRAPOS.CO.ID — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, akhirnya angkat bicara terkait tuduhan penistaan agama yang dilayangkan sejumlah pihak atas ceramahnya di Masjid Kampus UGM pada 5 Maret 2026.
Dalam konferensi pers di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), JK menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan muncul akibat potongan video yang disertai narasi keliru.
“Orang-orang yang memfitnah saya, pernah enggak ada di situ? Saya ada di situ,” tegas JK dengan nada tinggi.
JK menjelaskan, ceramah tersebut membahas konflik sosial di Poso dan Ambon yang pernah ia tangani langsung. Ia bahkan menunjukkan dokumentasi visual kondisi konflik yang menurutnya jauh lebih brutal dari yang diberitakan.
“Ini suasana yang tidak diliput media, lebih kejam lagi,” ujarnya.
Laporan Polisi dan Kontroversi Ceramah
Sebelumnya, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia bersama sejumlah organisasi melaporkan JK ke kepolisian. Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, menilai pernyataan JK menyinggung ajaran Kristen dan memicu kegaduhan.
Laporan serupa juga dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Sumatra Utara ke Polda Sumut pada 14 April 2026.
Menanggapi polemik tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai justru menolak pendekatan hukum dan mendorong penyelesaian melalui dialog.
“Saya tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Tidak ada manfaatnya,” tegas Pigai.
Video Diduga Dipotong, Balasan Hukum Disiapkan
Di sisi lain, Presidium Anti Provokator Nasional menyatakan akan melaporkan pihak yang pertama kali menyebarkan potongan video ceramah JK dengan narasi yang dianggap menyesatkan.
Kuasa hukum presidium, Emil Harris, menyebut video tersebut sengaja dipotong sehingga menimbulkan persepsi pelanggaran hukum.
“Yang menyebarkan potongan video itu akan kami laporkan. Ini yang memicu polemik,” ujarnya.
Anggota presidium, Muchtar Daeng Lau, bahkan mengecam keras penyebaran video tersebut.
“Kami mengutuk keras pihak yang memposting video dengan narasi negatif,” katanya.
Rekam Jejak JK dalam Perdamaian Poso-Ambon
Sebagai tokoh yang terlibat langsung dalam penyelesaian konflik, JK menegaskan bahwa dirinya memahami situasi di lapangan secara nyata.
Konflik Konflik Poso (1998–2001) dan Konflik Ambon (1999–2002) merupakan kerusuhan bernuansa SARA yang menelan banyak korban.
Saat menjabat Menko Kesra di era Presiden Megawati Soekarnoputri, JK memimpin proses mediasi yang menghasilkan Deklarasi Malino I (2001) dan Deklarasi Malino II (2002).
Kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting dalam menghentikan konflik horizontal berbasis agama di Indonesia.
Imbauan Bijak: Jangan Terprovokasi
Pihak Masjid Kampus UGM juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak pada potongan video yang beredar tanpa konteks utuh.
“Mohon menyimak video secara utuh. Potongan tanpa konteks dapat menimbulkan kesalahpahaman,” tulis pengelola kanal resmi.
Presidium Anti Provokator Nasional turut mengajak masyarakat untuk menahan diri dan menghindari framing sepihak yang berpotensi memicu konflik antar umat beragama. (*)
Poin Utama Berita
- Jusuf Kalla bantah tuduhan penistaan agama
- Polemik dipicu video ceramah yang diduga dipotong
- GAMKI dan sejumlah pihak laporkan JK ke polisi
- Menteri HAM dorong penyelesaian lewat dialog, bukan hukum
- Pihak JK siapkan laporan balik penyebar video
- JK tegaskan perannya dalam perdamaian Poso dan Ambon
