OTT KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat Sita Valas, Emas hingga Kendaraan, Kepala Kantor Imigrasi Jakbar Ikut Diamankan
JAKARTA | Sentrapos.co.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pengembangan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Selasa (2/6/2026) malam.
Dalam perkembangan terbaru, KPK mengonfirmasi tengah mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan tim penyidik masih bergerak di lapangan dan meminta seluruh pihak yang terkait untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berlangsung.
“Tim masih terus melakukan pencarian. KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif,” kata Budi Prasetyo, Rabu (3/6/2026).
Menurut KPK, operasi senyap yang dimulai sejak Selasa malam tersebut hingga kini masih berlangsung. Penyidik terus melakukan pengembangan guna mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
KPK Kembangkan OTT ke Bali dan Jawa Barat
Tidak hanya berfokus di Jakarta Barat, tim antirasuah juga melakukan pengembangan penyelidikan ke sejumlah daerah lainnya.
KPK mengungkapkan bahwa tim penyidik saat ini bergerak di wilayah Bali dan Jawa Barat untuk menelusuri aliran dana, barang bukti, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang diusut.
“Bahwa dari tadi malam, tim melakukan kegiatan di lapangan yaitu di wilayah Jakarta Barat dan dalam perkembangannya tim juga saat ini sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat,” ujar Budi.
Dalam operasi tersebut, KPK juga membenarkan telah mengamankan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.
“Salah satunya itu (Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat),” tegas Budi.
Dugaan Korupsi Pengurusan KITAS dan KITAP WNA
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara yang tengah diusut KPK berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dalam proses pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia.
Objek penyelidikan mencakup layanan administrasi keimigrasian seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang selama ini menjadi dokumen penting bagi WNA yang tinggal dan beraktivitas di Indonesia.
Kasus ini berpotensi menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola pelayanan keimigrasian yang berhubungan langsung dengan pengawasan keberadaan warga negara asing di Indonesia.
Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Barang bukti yang diamankan meliputi kendaraan roda empat dan roda dua, uang tunai dalam mata uang asing, serta logam mulia.
“Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valas ada USD dan SGD, dan juga ada dalam bentuk logam mulia emas,” ungkap Budi.
Status Hukum Ditentukan dalam 1×24 Jam
Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.
Publik kini menanti hasil pengembangan penyidikan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka serta keterkaitan pihak-pihak lain yang diduga memiliki peran dalam perkara dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan institusi strategis yang bertanggung jawab terhadap pengawasan lalu lintas orang asing dan sistem keimigrasian Indonesia. (*)
Poin Utama Berita
- KPK masih mencari keberadaan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
- Silmy Karim merupakan mantan Direktur Jenderal Imigrasi.
- OTT KPK bermula di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Selasa malam.
- Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah turut diamankan.
- Pengembangan penyidikan dilakukan di Jakarta Barat, Bali, dan Jawa Barat.
- KPK menyita mobil, motor, uang tunai valuta asing USD dan SGD, serta emas.
- Perkara diduga berkaitan dengan pengurusan KITAS dan KITAP bagi WNA.
- KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.
- Kasus ini berpotensi membuka praktik korupsi dalam layanan keimigrasian Indonesia.
