Pemerintah Kamboja Tegaskan Tidak Ada Kebijakan Khusus terhadap Warga Afrika, Publik Diminta Waspadai Disinformasi
PHNOM PENH | Sentrapos.co.id – Direktorat Jenderal Imigrasi Kamboja (General Department of Immigration/GDI) secara resmi membantah beredarnya dokumen yang mengklaim pemerintah Kamboja akan melakukan deportasi terhadap seluruh warga negara Afrika yang izin imigrasinya telah kedaluwarsa.
Dokumen berbahasa Inggris yang beredar luas di berbagai platform daring itu menyebut warga negara Afrika diwajibkan meninggalkan Kamboja sebelum 31 Mei 2026 atau menghadapi ancaman penangkapan, hukuman penjara, hingga denda berat.
Namun, pihak GDI menegaskan informasi tersebut adalah hoaks dan tidak pernah diterbitkan oleh pemerintah Kamboja maupun Kementerian Dalam Negeri.
Dalam klarifikasi resminya yang dirilis pada 29 Mei 2026, GDI menyatakan dokumen tersebut menggunakan identitas dan tanda tangan palsu yang mengatasnamakan Direktur Jenderal Imigrasi Som Sopheak serta Menteri Dalam Negeri Sar Sokha.
“Direktorat Jenderal Imigrasi Kerajaan Kamboja menegaskan bahwa informasi yang beredar mengenai deportasi khusus terhadap warga negara Afrika adalah tidak benar dan tidak berasal dari otoritas resmi pemerintah.”
Klarifikasi tersebut muncul setelah sejumlah situs dan akun media sosial menyebarluaskan informasi yang mengklaim adanya operasi deportasi massal terhadap warga negara Afrika yang tinggal di Kamboja.
Dokumen Viral Diduga Sengaja Menyesatkan Publik
Menurut GDI, laporan yang beredar berasal dari situs yang diidentifikasi sebagai Campaigner Online dan News Ghana.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa pemerintah Kamboja mengeluarkan arahan khusus yang mewajibkan warga negara Afrika dengan izin tinggal kedaluwarsa segera meninggalkan negara tersebut.
Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun kebijakan resmi yang berlaku.
Pihak berwenang menilai penggunaan nama pejabat tinggi negara dalam dokumen palsu tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan kesan seolah-olah informasi tersebut berasal dari sumber resmi.
“Pencatutan nama pejabat negara dan penggunaan tanda tangan palsu merupakan bentuk penyebaran informasi menyesatkan yang dapat memicu keresahan di masyarakat internasional.”
Publik Diimbau Verifikasi Informasi Melalui Kanal Resmi
GDI mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi terkait kebijakan imigrasi yang beredar di media sosial maupun situs yang tidak terverifikasi.
Masyarakat diminta selalu memeriksa informasi melalui saluran resmi pemerintah guna menghindari penyebaran hoaks dan disinformasi.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kamboja juga menyediakan layanan informasi resmi bagi warga asing maupun masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai aturan keimigrasian.
“Untuk memperoleh informasi resmi terkait keimigrasian, masyarakat diminta mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Imigrasi atau menghubungi layanan resmi pemerintah.”
Kamboja Tegaskan Aturan Imigrasi Berlaku untuk Semua Warga Asing
Pemerintah Kamboja menegaskan bahwa seluruh kebijakan imigrasi dan visa diterapkan secara umum kepada semua warga negara asing tanpa membedakan asal negara maupun kewarganegaraan.
Sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian tetap diberlakukan sesuai undang-undang yang berlaku, termasuk bagi warga asing yang melebihi masa berlaku visa atau izin tinggal.
Namun demikian, GDI menegaskan tidak pernah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan warga negara Afrika sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen viral tersebut.
Kasus ini menjadi contoh terbaru meningkatnya ancaman disinformasi digital yang memanfaatkan isu migrasi dan keamanan untuk menciptakan kepanikan publik lintas negara.
Pengamat menilai masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang mencatut nama lembaga pemerintah maupun pejabat negara sebelum mempercayai atau menyebarkannya. (*)
Poin Utama Berita
- Kamboja membantah kabar deportasi massal warga negara Afrika.
- Dokumen viral yang beredar disebut palsu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kamboja.
- Nama Direktur Jenderal Imigrasi Som Sopheak dan Menteri Dalam Negeri Sar Sokha dicatut dalam dokumen tersebut.
- Pemerintah Kamboja menegaskan tidak ada kebijakan khusus yang menargetkan warga Afrika.
- Laporan hoaks tersebut berasal dari situs yang disebut sebagai Campaigner Online dan News Ghana.
- GDI mengimbau masyarakat memeriksa informasi melalui kanal resmi pemerintah.
- Aturan imigrasi Kamboja berlaku sama untuk seluruh warga negara asing.
- Kasus ini menjadi sorotan terkait maraknya disinformasi global mengenai kebijakan migrasi.
