KPK Sita Beragam Kendaraan dan Aset Bernilai Tinggi dalam OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat

JAKARTA, SENTRAPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan sejumlah kendaraan mewah dan barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan pemerasan pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA) di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Barang bukti tersebut mulai berdatangan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026) petang. Sejumlah kendaraan yang diamankan langsung menarik perhatian publik karena terdiri dari mobil mewah, motor gede (moge), motor trail, hingga sepeda gunung bernilai tinggi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sebanyak sembilan unit sepeda motor dibawa menggunakan truk menuju Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 17.58 WIB.

Rinciannya terdiri dari tujuh unit motor trail, satu unit Kawasaki Z250, serta satu unit motor gede merek Triumph.

Tak lama berselang, sebuah kendaraan towing lainnya tiba dengan membawa tujuh unit sepeda gunung atau mountain bike (MTB) yang diduga turut diamankan dalam operasi tersebut.

Selain kendaraan roda dua, KPK juga mengamankan empat unit mobil yang kini menjadi barang bukti penyidikan.

Keempat kendaraan tersebut yakni Wuling Air EV, Wuling Cortez, Honda Civic Nouva, dan Mercedes-Benz E250.

Hingga saat ini, KPK belum mengungkap secara rinci asal-usul kepemilikan kendaraan yang disita maupun keterkaitannya dengan para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

“Barang bukti yang diamankan ada kendaraan, mobil, motor, dan juga barang bukti dalam bentuk uang tunai, valuta asing berupa dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD), serta logam mulia emas,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

OTT Imigrasi Jakbar Diduga Terkait Pemerasan Pengurusan TKA

Dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa (2/6/2026) malam, KPK mengamankan belasan orang dari berbagai pihak yang diduga terkait praktik korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Salah satu pihak yang turut diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

“Salah satunya Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Dalam rangkaian kegiatan tertangkap tangan kali ini, ada belasan orang yang diamankan,” kata Budi Prasetyo.

Menurut KPK, perkara yang sedang didalami berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA).

Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak dan berlangsung dalam mekanisme pelayanan keimigrasian yang berkaitan dengan keberadaan pekerja asing di Indonesia.

Selain menyita kendaraan dan aset lainnya, tim penyidik KPK masih terus melakukan pengembangan penyelidikan di sejumlah wilayah.

“Saat ini tim masih bergerak di lapangan. Perkembangannya mengarah ke wilayah Bali dan Jawa Barat. Nanti akan kami sampaikan secara detail terkait jumlah maupun barang bukti yang diamankan,” ujar Budi.

Perkembangan kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pelayanan publik di sektor keimigrasian yang berhubungan langsung dengan investasi dan tenaga kerja asing di Indonesia.

KPK memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat akan diperiksa secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, aktivitas pelayanan di Kantor Imigrasi Jakarta Barat dilaporkan tetap berjalan normal meski kepala kantor setempat ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang penindakan KPK terhadap praktik korupsi di sektor pelayanan publik yang dinilai rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan dan praktik pemerasan. (*)

Poin Utama Berita

• KPK memamerkan hasil sitaan OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.
• Barang bukti berupa moge Triumph, Kawasaki Z250, tujuh motor trail, tujuh MTB, dan empat mobil.
• Mobil yang diamankan antara lain Mercedes-Benz E250, Honda Civic Nouva, Wuling Air EV, dan Wuling Cortez.
• KPK juga menyita uang tunai, valuta asing USD dan SGD, serta logam mulia emas.
• Kepala Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah ikut diamankan.
• OTT diduga terkait praktik pemerasan pengurusan izin Tenaga Kerja Asing (TKA).
• Pengembangan kasus masih berlangsung hingga Bali dan Jawa Barat.
• KPK belum mengungkap nilai total barang bukti yang disita.