Maraknya Kejahatan Jalanan Jadi Sorotan, DPR Dukung Sinergi TNI-Polri dengan Landasan Hukum yang Jelas dan Terukur
JAKARTA | Sentrapos.co.id – Meningkatnya aksi kejahatan jalanan, termasuk kasus begal yang meresahkan masyarakat di berbagai daerah, mendapat perhatian serius dari pemerintah dan parlemen. Tentara Nasional Indonesia (TNI) disebut siap memberikan dukungan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui mekanisme perbantuan yang diatur oleh perundang-undangan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam membantu penanganan aksi kriminalitas jalanan dimungkinkan apabila Polri membutuhkan tambahan kekuatan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional.
Namun demikian, Dave mengingatkan bahwa setiap bentuk dukungan harus dilakukan secara profesional, proporsional, serta memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar-lembaga negara.
“Bentuk dukungan senantiasa dibarengi dengan koordinasi intensif dan harmonis antar-institusi terkait, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujar Dave Akbarshah Fikarno Laksono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Keamanan Warga Menjadi Prioritas Negara
Menurut Dave, negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa takut akibat ancaman kejahatan jalanan.
Fenomena begal yang masih terjadi di sejumlah wilayah dinilai menjadi tantangan serius yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh aparat keamanan.
“Rasa aman warga adalah harga mati sehingga negara wajib memastikan setiap orang bisa beraktivitas tanpa dibayangi rasa takut,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat tidak hanya membutuhkan penindakan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga kehadiran negara yang nyata dalam menjaga keamanan ruang publik.
TNI Fokus Pertahanan, Polri Tetap Pemegang Kewenangan Utama
Politikus Partai Golkar tersebut juga menegaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang, tugas utama TNI adalah menjaga pertahanan dan kedaulatan negara.
Sementara itu, urusan penegakan hukum, ketertiban umum, serta pemberantasan tindak kriminal seperti begal tetap menjadi kewenangan utama Polri.
Karena itu, dukungan TNI harus ditempatkan dalam konteks membantu dan memperkuat upaya kepolisian, bukan mengambil alih fungsi penegakan hukum.
“Penanganan tindak pidana seperti begal pada hakikatnya adalah tugas dan wewenang Polri. Namun TNI siap membantu apabila dibutuhkan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
DPR Dukung Penguatan Sinergi TNI-Polri
Dave menilai sinergi antara TNI dan Polri menjadi faktor penting dalam menjaga situasi keamanan nasional tetap kondusif, khususnya di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap aksi kriminalitas jalanan.
Menurutnya, koordinasi yang baik antar-instansi akan memperkuat efektivitas pengamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat negara.
“Polri harus tetap berada di garis terdepan. Aparat harus mampu menjamin rasa aman masyarakat, menindak tegas pelaku kejahatan, serta memastikan ruang publik bebas dari ancaman kriminalitas,” tegas Dave.
Komisi I DPR RI, lanjutnya, mendukung penuh setiap langkah strategis yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan nasional, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melampaui batas kewenangan masing-masing institusi.
Ancaman Begal Jadi Perhatian Nasional
Dalam beberapa waktu terakhir, kasus begal kembali menjadi perhatian publik setelah muncul sejumlah laporan aksi kriminal jalanan yang meresahkan masyarakat di berbagai daerah.
Penguatan patroli, pembentukan tim anti-begal, serta peningkatan sinergi antar-aparat keamanan dinilai menjadi langkah penting untuk menekan angka kriminalitas sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan terus memperkuat langkah preventif maupun represif agar kejahatan jalanan tidak berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat. (*)
