KUANTAN SINGINGI, SENTRAPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sejumlah ruangan strategis di Kantor Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau, Selasa (30/6/2026), di tengah berkembangnya informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah tersebut.

Di saat bersamaan, keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby hingga Selasa pagi masih belum diketahui. Upaya menghubungi kerabat maupun sejumlah orang dekatnya belum membuahkan hasil.

Meski aktivitas penyegelan telah dilakukan, KPK hingga kini belum menyampaikan keterangan resmi mengenai perkara yang sedang ditangani maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Hingga berita ini diterbitkan, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan OTT maupun penyegelan sejumlah ruangan di Kantor Bupati Kuansing. Seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.”

Ruang Kerja Bupati hingga Sekda Disegel

Pantauan di Kantor Bupati Kuansing sekitar pukul 09.00 WIB menunjukkan garis segel KPK terpasang di sejumlah ruangan penting.

Ruangan yang disegel antara lain:

• Ruang kerja Bupati Kuansing.
• Ruang rapat Bupati.
• Ruang kerja Wakil Bupati Kuansing.
• Ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda).
• Ruang kerja Asisten I Setda Kuansing.

Pada setiap garis segel terlihat keterangan waktu pemasangan bertanggal 30 Juni 2026.

Penyegelan tersebut dilakukan sehari setelah beredarnya kabar dugaan operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Kuantan Singingi.

Penyegelan Dilakukan Dini Hari

Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kuansing, Azhar, membenarkan adanya penyegelan yang dilakukan penyidik KPK.

Menurutnya, proses penyegelan berlangsung sekitar pukul 01.00 WIB saat hujan deras mengguyur wilayah Kuansing.

“Ya, saat hujan deras tadi malam disegel,” ujar Azhar.

Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci proses penyegelan maupun barang bukti yang diamankan oleh penyidik.

ASN Terkejut Saat Datang ke Kantor

Suasana Kantor Bupati Kuansing pada Selasa pagi tampak berbeda dari hari biasanya.

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang baru datang terlihat terkejut setelah mengetahui beberapa ruangan telah dipasangi garis segel KPK.

Sebagian pegawai tampak mengabadikan kondisi tersebut menggunakan telepon genggam.

Seorang anggota Satpol PP yang berjaga mengaku tidak mengetahui kapan penyidik datang melakukan penyegelan.

Keberadaan Bupati Masih Belum Diketahui

Di tengah berkembangnya informasi dugaan OTT, keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby hingga kini belum diketahui.

Rumah dinas bupati juga terlihat lengang.

Pantauan di lokasi menunjukkan hanya beberapa petugas kebersihan taman yang melakukan aktivitas rutin, sementara pintu utama rumah dinas masih tertutup rapat.

Kondisi serupa juga terlihat di rumah dinas Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah.

Belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuansing mengenai keberadaan para pejabat tersebut.

KPK Masih Bungkam

Sampai berita ini dipublikasikan, KPK belum memberikan informasi resmi mengenai:

• Dugaan operasi tangkap tangan (OTT).
• Identitas pihak yang diamankan.
• Perkara yang sedang ditangani.
• Status hukum pihak-pihak yang berkaitan dengan penyegelan.

Karena itu, seluruh informasi yang berkembang saat ini masih menunggu konfirmasi resmi dari KPK.

“Sentrapos.co.id mengedepankan asas praduga tak bersalah. Semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap dianggap tidak bersalah sampai terdapat keterangan resmi dan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.” (*)

Poin Utama Berita

• KPK menyegel sejumlah ruangan penting di Kantor Bupati Kuantan Singingi.
• Ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan ruang rapat turut dipasangi garis segel.
• Penyegelan dilakukan dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.
• Kabar dugaan OTT KPK di Kuansing semakin menguat.
• Keberadaan Bupati Kuansing Suhardiman Amby hingga kini belum diketahui.
• Rumah dinas Bupati dan sejumlah pejabat tampak lengang.
• ASN terkejut melihat penyegelan saat mulai masuk kerja.
• Pemerintah Kabupaten Kuansing belum memberikan penjelasan resmi.
• KPK belum mengumumkan perkara maupun pihak yang diamankan.
• Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga ada keterangan resmi.