JAKARTA | Sentrapos.co.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perpajakan yang terbukti bermasalah, khususnya dalam proses restitusi pajak.
Dalam pernyataannya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Purbaya menyebut bahwa pejabat pajak yang terindikasi menyalahgunakan kewenangan akan langsung ditindak setelah melalui proses investigasi.
“Kalau ada kantor pajak yang restitusinya mencurigakan dan setelah investigasi terbukti bermasalah, otomatis langsung saya pindahkan kepalanya,” tegas Purbaya.
Ia mengakui bahwa berdasarkan regulasi saat ini, kewenangan pemberhentian langsung masih terbatas. Namun, pemerintah memiliki opsi untuk melakukan mutasi hingga penonaktifan jabatan (non-job) sebagai bentuk sanksi tegas.
“Saya memang tidak bisa langsung pecat, tapi bisa digeser ke posisi non-strategis, bahkan non-job,” ujarnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat perubahan pendekatan dalam penegakan disiplin di lingkungan birokrasi, khususnya di sektor perpajakan yang dinilai rawan penyimpangan.
Purbaya menegaskan bahwa ancaman non-job dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pejabat yang mencoba bermain dalam layanan publik, terutama restitusi pajak yang berkaitan langsung dengan pengembalian dana negara kepada wajib pajak.
“Kalau macam-macam, bisa non-job. Itu pesannya,” tegasnya.
Sebelumnya, penindakan terhadap ASN bermasalah cenderung terbatas pada mutasi biasa. Namun kini, pemerintah membuka ruang untuk tindakan yang lebih tegas seiring perubahan kebijakan dan pendekatan pengawasan.
Penguatan pengawasan ini dinilai penting mengingat proses restitusi pajak merupakan layanan sensitif yang berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat.
Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap integritas layanan perpajakan semakin meningkat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional. (*)
Poin Utama Berita
- Menkeu ancam geser hingga nonaktifkan ASN pajak bermasalah
- Fokus pengawasan pada proses restitusi pajak
- Kepala kantor pajak bisa langsung dipindahkan
- Sanksi non-job jadi opsi baru penegakan disiplin
- Tujuan: beri efek jera dan tingkatkan integritas
- Pengawasan pajak diperketat untuk cegah penyimpangan
