JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan belanja negara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029.

Karena itu, pemerintah kini fokus mempercepat penyelesaian hambatan investasi melalui pembentukan satgas debottlenecking guna memperkuat peran sektor swasta dalam perekonomian nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam seminar internasional di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

“Tanpa partisipasi signifikan dari sektor swasta, hampir mustahil menciptakan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, sementara target kita 8 persen pada 2029,” ujar Purbaya.

APBN Dinilai Tak Cukup Dongkrak Ekonomi

Purbaya menjelaskan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap perekonomian nasional hanya sekitar 10 persen.

Sementara sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia justru ditopang sektor swasta dan investasi.

Karena itu, pemerintah menilai peningkatan kepercayaan investor menjadi salah satu kunci utama mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Menurutnya, reformasi iklim investasi harus dilakukan secara konkret, cepat, dan efektif.

Pemerintah Bentuk Satgas Debottlenecking

Sebagai langkah percepatan, pemerintah membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Satgas tersebut bertugas menangani berbagai hambatan investasi atau debottlenecking yang selama ini menjadi kendala realisasi proyek usaha dan investasi.

Hambatan yang ditangani meliputi:

• Persoalan perizinan
• Regulasi yang tumpang tindih
• Kepastian hukum
• Hambatan teknis proyek investasi

“Kami mendengarkan langsung masalah yang dihadapi sektor swasta, lalu menyelesaikannya,” kata Purbaya.

142 Pengaduan Investor Sudah Masuk

Purbaya mengungkapkan hingga saat ini satgas telah menerima 142 pengaduan dari pelaku usaha dan investor.

Dari jumlah tersebut:

• 83 kasus sudah dibahas secara terbuka
• 45 kasus telah berhasil diselesaikan

Pemerintah mengklaim pendekatan baru yang lebih terbuka dan komunikatif membuat penyelesaian hambatan investasi menjadi lebih cepat.

Bahkan, pemerintah menyebut mampu menyelesaikan satu hingga empat persoalan investasi setiap pekan.

Pemerintah Janji Iklim Investasi Lebih Transparan

Selain percepatan penyelesaian hambatan investasi, pemerintah juga berjanji memperbaiki iklim usaha melalui kebijakan yang lebih kredibel dan transparan.

Purbaya menilai investor membutuhkan kepastian regulasi dan proses birokrasi yang lebih praktis agar minat investasi tetap terjaga.

“Upaya menghadirkan iklim usaha harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan,” ujarnya.

Sektor Swasta Jadi Penopang Utama Ekonomi

Pemerintah optimistis keterlibatan sektor swasta akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target 8 persen pada 2029.

Pengamat ekonomi menilai keberhasilan target tersebut akan sangat bergantung pada konsistensi reformasi birokrasi, kepastian hukum, dan stabilitas kebijakan investasi.

Jika hambatan investasi berhasil ditekan, Indonesia dinilai berpotensi menarik lebih banyak investasi asing maupun domestik di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Target 8 Persen Jadi Tantangan Besar Pemerintah

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi salah satu agenda ambisius pemerintah dalam periode mendatang.

Selain investasi, pemerintah juga terus mendorong konsumsi domestik, pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, serta penguatan sektor manufaktur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan satgas debottlenecking kini menjadi salah satu instrumen utama yang diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. (*)

Poin Utama Berita

• Menkeu Purbaya menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 8 persen pada 2029.
• Pemerintah mengandalkan satgas debottlenecking untuk mempercepat investasi.
• APBN dinilai tidak cukup menopang pertumbuhan ekonomi tinggi.
• Sektor swasta disebut menjadi kunci utama pertumbuhan nasional.
• Satgas telah menerima 142 pengaduan dari investor dan pelaku usaha.
• Sebanyak 45 kasus investasi diklaim telah berhasil diselesaikan.
• Pemerintah menjanjikan iklim usaha lebih transparan dan praktis.
• Reformasi investasi dinilai penting menjaga kepercayaan investor.