BLITAR | Sentrapos.co.id — Ratusan anggota salah satu perguruan silat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (7/5/2026). Massa menuntut ketegasan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait dugaan keberadaan organisasi perguruan silat ilegal yang dinilai bebas melakukan kegiatan berskala besar.
Pantauan di lokasi, massa mulai memadati kawasan DPRD Kabupaten Blitar sejak sekitar pukul 11.00 WIB dengan membawa berbagai atribut aksi dan spanduk tuntutan.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian. Sejumlah perwakilan massa juga diberi kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Blitar dan Kapolres Blitar.
Koordinator aksi, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, mengatakan pihaknya datang membawa tuntutan terkait kepastian hukum terhadap organisasi yang dianggap menggunakan nama perguruan silat secara ilegal.
“Kami menuntut Forkopimda tegas terhadap organisasi abal-abal atau ilegal yang mengatasnamakan organisasi kami,” tegas Tugas kepada wartawan.
Menurutnya, pihak perguruan silat sebelumnya telah beberapa kali melayangkan surat resmi kepada DPRD Kabupaten Blitar, Bupati Blitar, hingga KONI. Namun, mereka mengaku belum mendapatkan respons yang jelas.
“Kami sebelumnya sudah dua kali bersurat ke DPRD, tiga kali ke Bupati, dan juga ke KONI, tetapi belum ada respons,” ujarnya.
Massa mempertanyakan bagaimana organisasi yang disebut tidak memiliki badan hukum tetap bisa memperoleh izin kegiatan, bahkan dalam skala besar.
Pihaknya juga mengaku selama ini merasa mendapat intimidasi dan intervensi dari pihak tertentu sehingga memilih membawa persoalan tersebut ke ruang publik melalui aksi demonstrasi.
“Kami terus menahan emosi karena merasa diintimidasi dan diintervensi. Karena itu hari ini kami menuntut kejelasan hukum dan tindakan tegas terhadap organisasi ilegal,” lanjutnya.
Situasi aksi sempat memanas saat massa mendesak adanya kepastian sikap dari pemerintah daerah dan aparat terkait. Namun, kondisi tetap terkendali berkat pengamanan aparat kepolisian.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriyadi menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi masyarakat selama disampaikan secara tertib dan damai.
Ia memastikan DPRD akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda guna mencari solusi atas persoalan yang berkembang.
“Kami menerima aspirasi dari siapa pun. Secepatnya kami akan berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mencari solusi bersama,” kata Supriyadi.
Ia juga mengimbau seluruh pihak tetap menjaga kondusivitas wilayah dan tidak terprovokasi oleh situasi yang dapat memicu konflik horizontal.
Aksi unjuk rasa ini menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya sorotan terhadap dinamika antarperguruan silat di sejumlah daerah Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menyikapi tuntutan tersebut demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Blitar. (*)
Poin Utama Berita
- Ratusan anggota perguruan silat menggelar demo di DPRD Kabupaten Blitar.
- Massa menuntut Forkopimda menindak organisasi silat yang diduga ilegal.
- Aksi dilakukan karena surat ke DPRD, Bupati, dan KONI disebut tak direspons.
- Massa mempertanyakan izin kegiatan organisasi tanpa badan hukum.
- Pengunjuk rasa mengaku mendapat intimidasi dan intervensi.
- Polisi melakukan pengamanan ketat selama aksi berlangsung.
- Ketua DPRD Blitar menerima aspirasi dan janji koordinasi dengan Forkopimda.
- DPRD meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas wilayah.
- Aksi menjadi sorotan di tengah dinamika perguruan silat di Jawa Timur.
- Publik menanti langkah konkret pemerintah dan aparat hukum.
