JAKARTA, SENTRAPOS.CO.ID – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh platform digital untuk segera mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola sistem elektronik dalam pelindungan anak.
Pemerintah memberikan tenggat waktu tiga bulan yang akan berakhir pada Juni 2026, dan meminta seluruh platform segera menyampaikan evaluasi mandiri (self-assessment) sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi tersebut.
“Kami meminta seluruh platform untuk segera menyerahkan self-assessment dalam waktu tiga bulan. Tenggatnya berakhir Juni,” tegas Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4).
YouTube Jadi Contoh, Google Serahkan Komitmen Resmi
Salah satu platform yang telah menunjukkan langkah konkret adalah Google melalui layanan YouTube yang secara resmi menyerahkan surat kepatuhan kepada pemerintah.
“Google sudah menyampaikan surat kepatuhan secara resmi. Ini bentuk komitmen nyata untuk mematuhi PP Tunas,” ujar Meutya.
Langkah nyata yang sudah terlihat adalah penerapan batas usia minimum pengguna 16 tahun di platform YouTube.
Selain itu, YouTube juga merancang kebijakan lanjutan berupa penonaktifan akun anak serta pembatasan iklan yang menargetkan anak dan remaja.
Platform Besar Ikut Patuh
Sejumlah platform digital global lainnya juga telah menyatakan komitmen, di antaranya TikTok, Instagram, Facebook, Threads, X, serta Bigo Live.
Pemerintah menyebut platform-platform tersebut sebagai role model dalam implementasi kebijakan pelindungan anak di ruang digital.
“Jika mau, pasti bisa. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa platform besar,” kata Meutya.
Roblox dan Wikipedia Masih Dipantau
Sementara itu, Roblox masih dalam tahap komunikasi dengan pemerintah terkait kepatuhan terhadap regulasi.
Selain itu, pemerintah juga akan segera memanggil Wikipedia untuk membahas langkah konkret dalam menyesuaikan kebijakan mereka.
“Roblox masih berproses, dan Wikipedia akan kami panggil untuk pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.
Pengawasan Ketat dan Laporan Berkala
Ke depan, pemerintah akan memperketat pengawasan dengan meminta laporan berkala dari setiap platform, termasuk data konkret terkait jumlah akun anak yang dinonaktifkan.
“Kami akan meminta laporan angka per angka untuk memastikan ada tindakan nyata, termasuk deaktivasi akun anak,” tegas Meutya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia sekaligus menegaskan kedaulatan regulasi nasional di era platform global. (*)
Poin Utama Berita
- Menkomdigi beri ultimatum platform digital patuhi PP Tunas
- Tenggat waktu kepatuhan berakhir Juni 2026
- YouTube/Google sudah serahkan komitmen resmi
- Batas usia minimum 16 tahun mulai diterapkan
- Rencana deaktivasi akun anak dan pembatasan iklan
- TikTok, Instagram, Facebook, X hingga Bigo Live ikut patuh
- Roblox dan Wikipedia masih dalam tahap evaluasi
- Pemerintah akan awasi ketat dan minta laporan berkala
