SURABAYA | Sentrapos.co.id — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dari target 20 tahun menjadi 15 tahun. Langkah ini dinilai sebagai strategi krusial untuk merespons eskalasi ancaman di kawasan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini membutuhkan pendekatan terpadu antara infrastruktur, kebijakan lingkungan, dan aspek sosial.
“Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial,” tegas Khofifah di Surabaya, Minggu.
Fokus pembangunan GSW diarahkan pada tiga wilayah strategis, yakni Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik. Ketiga kawasan ini dinilai sebagai zona kritis dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap penurunan muka tanah, banjir rob, serta tekanan aktivitas ekonomi pesisir.
Secara kelembagaan, Gubernur Jawa Timur bersama para kepala daerah di wilayah tersebut masuk dalam Dewan Pengelola Pantura Jawa sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2025 Pasal 6. Posisi ini membuka ruang intervensi langsung pemerintah daerah dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah pada Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Jawa Timur sebagai aktor kunci dalam pengelolaan Pantura Jawa,” ujarnya.
Khofifah mengungkapkan, urgensi percepatan proyek ini dipicu oleh tekanan multidimensi. Penurunan muka tanah yang mencapai 1–2 cm per tahun, kenaikan muka air laut, hingga gelombang pasang ekstrem menjadi ancaman nyata bagi kawasan pesisir.
Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga merembet ke aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“Risiko banjir rob meningkat, abrasi semakin masif, hingga ancaman krisis air bersih yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat pesisir,” jelasnya.
Di sisi ekonomi, gangguan terhadap aktivitas pelabuhan, industri, serta logistik nasional menjadi perhatian serius. Bahkan, lahan pertanian produktif yang menjadi penopang ketahanan pangan Jawa Timur juga terancam.
GSW juga dirancang untuk melindungi aset strategis nasional seperti pelabuhan, kawasan industri, dan infrastruktur vital di sepanjang Pantura.
“Pembangunan GSW tidak hanya protektif, tetapi juga transformasional melalui revitalisasi pesisir, modernisasi perikanan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” tambah Khofifah.
Ia menegaskan bahwa proyek ini akan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara berbasis ketahanan wilayah.
Dalam implementasinya, proyek GSW wajib memperhatikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) guna menjamin kepastian hukum, menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang, serta mencegah konflik sosial antara masyarakat, nelayan, dan pelaku usaha.
Selain wilayah Pantura Jawa, Pemprov Jatim juga mendorong intervensi serupa di pesisir utara Pulau Madura, meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.
“Wilayah pesisir Madura juga perlu intervensi karena memiliki risiko yang serupa,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Didit Herdiawan Ashaf, menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan penelitian dan asesmen terkait pembangunan tanggul laut serta program Kampung Nelayan Merah Putih.
“Untuk tahun depan akan banyak intervensi, dan saat ini beberapa titik kampung nelayan sudah dibangun, termasuk di Gresik dan Malang Selatan,” kata Didit.
Percepatan pembangunan GSW diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas lingkungan, ekonomi, dan sosial di kawasan pesisir Jawa Timur.
Poin Utama Berita
- GSW dipercepat dari 20 tahun menjadi 15 tahun
- Fokus di Tuban, Lamongan, dan Gresik sebagai zona kritis
- Ancaman utama: penurunan tanah, rob, dan kenaikan muka laut
- Dampak meluas ke sektor sosial, ekonomi, dan ketahanan pangan
- GSW jadi bagian Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Perlindungan aset vital: pelabuhan, industri, dan logistik
- Perluasan intervensi ke pesisir Madura
- Program pendukung: Kampung Nelayan Merah Putih
