SAMARINDA | Sentrapos.co.id — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya buka suara terkait sorotan publik terhadap anggaran makan dan minum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang disebut mencapai Rp10 miliar.
Rudy menegaskan, angka tersebut bukan pemborosan, melainkan bagian dari kebutuhan operasional pemerintahan dan justru menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kalau mau tanya data, datang langsung ke kantor gubernur. Jangan cari-cari sendiri yang akhirnya salah,” tegas Rudy, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, polemik yang berkembang di masyarakat kerap disebabkan oleh informasi yang tidak utuh serta pemotongan data tanpa konteks yang jelas.
Berdasarkan data resmi Pemprov Kaltim, anggaran makan dan minum tercatat sebesar Rp12,33 miliar pada 2023. Angka tersebut sempat meningkat pada 2024 menjadi Rp15,89 miliar, namun kembali turun pada 2025 menjadi Rp11,93 miliar.
Untuk tahun 2026, anggaran tersebut kembali ditekan menjadi sekitar Rp10,24 miliar.
“Untuk 2026 malah turun lagi jadi sekitar Rp10,24 miliar. Jadi tren-nya menurun,” ujarnya.
Rudy juga menyoroti adanya kesalahan persepsi publik akibat pemenggalan angka yang tidak akurat. Ia mencontohkan angka Rp15,89 miliar yang disalahartikan menjadi Rp89 miliar.
“Ini yang bahaya. Angka dipotong-potong, akhirnya jadi salah persepsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa anggaran makan dan minum tidak hanya terdapat di lingkungan Pemprov, tetapi juga di lembaga lain seperti DPRD sebagai bagian dari kebutuhan operasional dan pelayanan publik.
Selain itu, Rudy mengungkapkan bahwa angka dalam dokumen perencanaan awal tidak selalu sama dengan realisasi di lapangan. Ia mencontohkan rencana anggaran Rp25 miliar yang beredar di publik, namun realisasinya hanya sekitar Rp16 miliar.
“Realisasinya hanya sekitar Rp16 miliar, bukan seperti yang beredar,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar penyampaian informasi kepada publik dilakukan secara utuh dan tidak menyesatkan. Menurutnya, kesalahan informasi berpotensi memicu kegaduhan yang tidak perlu di tengah masyarakat.
“Kalau salah ya diperbaiki, tapi jangan dibakar jadi isu yang tidak benar,” pungkas Rudy.
Pemprov Kaltim berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam menyaring informasi serta mengedepankan data resmi sebagai rujukan utama guna menjaga kondusivitas daerah. (*)
Poin Utama Berita
- Anggaran makan minum Pemprov Kaltim 2026 sekitar Rp10,24 miliar
- Gubernur Rudy Mas’ud tegaskan tren anggaran justru menurun
- Data 2023–2026 menunjukkan fluktuasi namun cenderung turun
- Sorotan publik dipicu informasi tidak utuh dan pemotongan angka
- Mispersepsi angka Rp15,89 miliar menjadi Rp89 miliar
- Anggaran termasuk kebutuhan operasional pemerintahan
- Perencanaan anggaran tidak selalu sama dengan realisasi
- Pemprov minta publik cek data resmi dan tidak terprovokasi
