Ketua Komisi III DPR menilai kritik Dino Patti Djalal terhadap intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto perlu disampaikan secara lebih elegan dan tidak memancing perbandingan politik yang berlebihan di ruang publik.
Artikel Berita
JAKARTA, SENTRAPOS.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, merespons kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri.
Menurut Habiburokhman, kritik dalam negara demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan bahwa mantan pejabat publik tetap perlu memperhatikan etika dalam menyampaikan pandangan agar tidak berkembang menjadi serangan politik maupun olok-olok di ruang publik.
Habiburokhman menilai mantan pejabat negara sebaiknya memberikan kesempatan kepada pejabat yang sedang menjabat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa dibayangi kritik yang dianggap kurang proporsional.
“Beliau itu walaupun hanya tiga bulan menjadi Wamenlu, tetap mantan pejabat Kementerian Luar Negeri. Menurut saya ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat, yakni memberikan kesempatan kepada pejabat yang sedang bertugas untuk bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Ia mencontohkan sejumlah negara maju yang menurutnya memiliki tradisi saling menghormati antara mantan pejabat dan pejabat aktif.
Menurut Habiburokhman, mantan pemimpin di sejumlah negara cenderung tidak melontarkan kritik terbuka yang dapat menimbulkan polemik politik berkepanjangan terhadap penerusnya.
“Kita lihat di negara-negara maju, mantan pejabat umumnya memberikan ruang kepada pemimpin yang sedang menjabat untuk bekerja. Sikap saling menghormati itu penting agar pemerintahan berjalan optimal,” katanya.
Habiburokhman Soroti Gaya Komunikasi Kritik Dino Patti Djalal
Lebih lanjut, Habiburokhman mengaku dirinya juga akan menerapkan prinsip serupa apabila suatu saat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.
Ia menegaskan tidak akan mengintervensi ataupun memberikan komentar yang berlebihan terhadap pejabat yang menggantikannya.
“Kesempatan menunjukkan kemampuan terbaik adalah ketika sedang menjabat. Karena itu saya tidak akan mengolok-olok atau mengintervensi penerus saya di kemudian hari,” tegasnya.
Habiburokhman menilai gaya komunikasi yang digunakan Dino Patti Djalal berpotensi memancing perbandingan publik yang tidak produktif dan justru menggeser substansi persoalan yang dibahas.
Menurutnya, perbandingan antarpejabat atau antarpemerintahan sering kali memunculkan polemik yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan memancing publik untuk membanding-bandingkan. Pada akhirnya publik juga bisa mempertanyakan kembali bagaimana kinerja pihak yang melakukan kritik tersebut saat masih menjabat,” ujarnya.
Meski demikian, Habiburokhman menegaskan dirinya menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik sebagai bagian dari demokrasi.
Namun, ia juga menilai kritik yang disampaikan mantan pejabat publik seharusnya dilakukan secara lebih elegan dan konstruktif.
“Kalau LSM atau masyarakat mengkritik tentu itu hak mereka. Tetapi jika seorang mantan pejabat negara menyampaikan kritik, menurut saya ada standar etika dan elegansi yang perlu dijaga,” kata Habiburokhman.
Ia pun mengaku tidak mempermasalahkan apabila Dino Patti Djalal maupun pihak lain tetap menyampaikan kritik kepada pemerintah.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, kritik dan respons terhadap kritik merupakan bagian dari dinamika yang sehat selama dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan kritik. Saya juga memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap kritik tersebut. Itu bagian dari demokrasi,” pungkasnya. (*)
Poin Utama Berita
- Habiburokhman merespons kritik Dino Patti Djalal terhadap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.
- Ketua Komisi III DPR menilai mantan pejabat perlu menjaga etika dalam menyampaikan kritik.
- Habiburokhman khawatir kritik tersebut berkembang menjadi serangan politik dan olok-olok publik.
- Ia mencontohkan budaya politik di negara maju yang menjunjung penghormatan terhadap pejabat aktif.
- Habiburokhman menegaskan kritik tetap diperbolehkan dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara elegan dan konstruktif.
- Pernyataan ini memunculkan diskusi mengenai batas antara kritik politik dan etika mantan pejabat negara.
