JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) tengah mengkaji langkah tegas untuk menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri.
Plt Sekjen Kemendikti Saintek, Badri Munir Sukoco, mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian (mismatch) antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan pasar kerja saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
“Program studi social science itu sekitar 60 persen. Yang paling besar adalah kependidikan atau keguruan,” ujar Badri dalam Simposium Kependudukan 2026.
Ia memaparkan, setiap tahun sektor pendidikan meluluskan sekitar 490 ribu lulusan, sementara kebutuhan pasar kerja di bidang tersebut hanya berkisar 20 ribu orang.
“Artinya ada sekitar 470 ribu lulusan yang berpotensi tersisih. Ini pengangguran terdidik,” tegasnya.
Prodi Terancam Ditutup
Melihat kondisi tersebut, Kemendikti membuka opsi kebijakan untuk menutup prodi yang tidak lagi relevan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penyesuaian sistem pendidikan tinggi terhadap kebutuhan ekonomi nasional.
“Perlu kebijakan bersama. Ada kemungkinan beberapa prodi harus kita pilih, pilah, dan kalau perlu ditutup,” ungkap Badri.
Ia menekankan pentingnya dukungan dari perguruan tinggi, termasuk para rektor, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program studi yang ada.
Kritik Strategi “Market Driven”
Badri juga menyoroti praktik perguruan tinggi yang cenderung membuka program studi berdasarkan tren pasar sesaat atau market driven, yang justru memicu kelebihan pasokan lulusan di bidang tertentu.
“Yang lagi tren, langsung dibuka prodinya. Akhirnya terjadi oversupply,” jelasnya.
Ia bahkan mengingatkan potensi kelebihan tenaga di sektor lain, seperti kedokteran, jika kebijakan tersebut tidak segera dikoreksi.
Dorong Strategi “Market Driving”
Ke depan, pemerintah mendorong perubahan strategi menjadi market driving, yaitu menciptakan program studi yang selaras dengan kebutuhan industri strategis nasional.
“Program studi harus disesuaikan dengan delapan industri strategis yang bisa tumbuh di atas 12–15 persen,” katanya.
Selain itu, Kemendikti juga mempertimbangkan kebijakan baru seperti program interdisipliner atau skema major-minor untuk meningkatkan fleksibilitas dan relevansi lulusan.
“Misalnya major di Engineering dengan minor Manajemen, atau Kedokteran dengan minor manajemen rumah sakit,” tambahnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Langkah penataan ulang program studi ini disebut sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam menyelaraskan pendidikan tinggi dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau pendidikan tinggi tidak disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masa depan, maka bonus demografi tidak akan optimal,” tegas Badri.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran terdidik sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global. (*)
Poin Utama Berita
- Kemendikti Saintek kaji penutupan prodi tidak relevan
- 60% prodi didominasi ilmu sosial dan kependidikan
- 490 ribu lulusan keguruan per tahun, kebutuhan hanya 20 ribu
- Sekitar 470 ribu lulusan berpotensi menganggur
- Perguruan tinggi dikritik karena strategi “market driven”
- Pemerintah dorong strategi “market driving” berbasis industri
- Potensi oversupply juga terjadi di sektor kedokteran
- Skema baru seperti interdisipliner dan major-minor disiapkan
