BANYUWANGI | Sentrapos.co.id — Aksi unjuk rasa gabungan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kabupaten Banyuwangi berakhir dengan drama tak biasa. Massa mahasiswa nekat mengirimkan langsung lembar surat tuntutan mereka ke rumah pribadi Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara. Langkah ekstrem ini diambil lantaran sang ketua dewan tidak berada di kantor untuk menandatangani dokumen aspirasi tersebut secara langsung.
Sekitar 200 massa aksi yang awalnya berdemonstrasi di depan Gedung Pemkab Banyuwangi akhirnya bersepakat mengutus perwakilan dewan untuk mengantarkan dokumen tersebut ke kediaman pribadi Made Cahyana yang berlokasi di Ketapang, Banyuwangi.
Mahasiswa mencium adanya gelagat ketidakjujuran dari para anggota legislatif yang menemui mereka di lapangan terkait keberadaan pucuk pimpinan dewan tersebut.
“Kami sepakat (mengirim ke rumah pribadi) karena ada inkonsistensi dari anggota dewan yang menemui kami. Ada yang menyebut ketua sedang di Untag, ada yang menyebut sedang ada tugas, dan akhirnya ketua sendiri mengaku sakit,” ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Rofi, dengan nada kecewa, Jumat (19/6/2026).
Komunikasi via Video Call Ditolak Mahasiswa
Kekecewaan mahasiswa kian memuncak karena Made Cahyana hanya bersedia tersambung melalui panggilan video (video call) dengan alasan kondisi kesehatannya sedang menurun. Rofi menegaskan, mahasiswa memberikan tenggat waktu yang sangat ketat agar dokumen itu kembali ke lokasi demonstrasi dalam kondisi sudah ditandatangani sebelum massa membubarkan diri.
“Tadi di video call saja, tidak hadir alasan sakit. Catatannya, saat demonstrasi di Pemkab belum usai, tuntutan itu harus sudah ditandatangani dan dibawa kembali ke sini,” tegas Rofi secara tajam.
Soroti Pemborosan APBN hingga Tuntut Audit SNBP
Dalam aksi yang diwarnai dengan pembakaran ban bekas tersebut, aliansi mahasiswa yang berasal dari BEM Politeknik Banyuwangi, FIKKIA UNAIR, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), dan Universitas Banyuwangi (Uniba) ini menyuarakan 7 tuntutan nasional serta 2 tuntutan lokal.
Di tingkat nasional, mahasiswa mendesak pemerintah untuk menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga bahan pokok serta BBM, menolak militerisme di ranah sipil, hingga menuntut jaminan pendidikan inklusif. Mereka juga menyoroti program unggulan pusat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kemitraan Merah Putih (KDKMP).
“Kami menuntut evaluasi program MBG dan KDKMP secara menyeluruh melalui kebijakan yang terukur dan berbasis akademik. Apabila hasil evaluasi menunjukkan program tidak efektif, maka harus dihentikan dan anggarannya dialihkan ke sektor prioritas rakyat,” bunyi poin tuntutan mahasiswa.
Sementara untuk isu lokal, mahasiswa menuntut Pemkab Banyuwangi mengalihkan belanja operasional menjadi belanja modal yang langsung menyentuh masyarakat, serta mendesak dilakukannya audit investigasi terhadap proses Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di Banyuwangi.
Anggota Dewan Seberangi Ketapang Demi Tanda Tangan
Merespons tekanan tinggi dari mahasiswa, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi dari Fraksi Partai Golkar, Marifatul Kamila, akhirnya bersedia mengalah dan mengantarkan langsung surat tuntutan tersebut ke rumah pribadi sang Ketua DPRD. Langkah ini disebutnya sebagai bentuk pelayanan dan dukungan penuh terhadap aspirasi mahasiswa.
“Karena ini sudah menjadi tuntutan massa aksi dan secara garis besar tentu kami memenuhi tuntutan ini karena sudah siap ditandatangani oleh ketua. Setelah itu, silakan mau dibawa ke mana tuntutannya, bisa kita bantu kirimkan melalui faks atau mekanisme lain kepada DPR-RI,” ujar Marifah berdiplomasi.
Setelah tuntutan berhasil ditandatangani di rumah pribadi Ketua DPRD dan dibawa kembali ke hadapan massa, ratusan mahasiswa akhirnya membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. (*)
Poin Utama Berita
-
Geruduk Rumah Ketua DPRD: Ratusan mahasiswa Banyuwangi mengirimkan lembar tuntutan langsung ke rumah pribadi Ketua DPRD I Made Cahyana Negara di Ketapang karena tidak ada di kantor.
-
Alasan Sakit Dipertanyakan: Mahasiswa menyayangkan sikap Ketua DPRD yang hanya mau menemui massa lewat panggilan video (video call) dengan dalih sedang sakit.
-
Tuntutan MBG Dihentikan: Massa mendesak evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDKMP, serta meminta program tersebut distop jika tidak berbasis kajian akademik yang efektif.
-
Isu Lokal Banyuwangi: Mahasiswa menuntut Pemkab Banyuwangi melakukan audit transparansi terhadap Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan memangkas anggaran belanja operasional.
-
Anggota Dewan Jadi Kurir: Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, akhirnya turun tangan mengantarkan langsung surat tersebut ke rumah dinas/pribadi ketua demi meredam amarah massa.
