JAKARTA | Sentrapos.co.id — Polemik ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), di Universitas Gadjah Mada (UGM) terus bergulir. Menanggapi kritik yang berkembang hingga laporan polisi, JK menegaskan bahwa pernyataannya murni berdasarkan fakta sejarah konflik Poso dan Ambon, bukan penistaan agama.
Penegasan itu disampaikan JK dalam pertemuan bersama para tokoh yang terlibat langsung dalam proses perdamaian Malino I (Poso) dan Malino II (Maluku), yang digelar di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026).
“Saya mengundang para tokoh dari Ambon dan Poso untuk memberikan pemahaman kepada publik, berbagi pengalaman nyata yang pernah terjadi,” ujar JK.
Dalam forum tersebut, JK menjelaskan bahwa ceramahnya membahas dinamika konflik, termasuk bagaimana persepsi keliru terhadap ajaran agama dapat memicu kekerasan.
“Konflik karena agama itu terjadi karena persepsi yang salah. Orang merasa jika berjuang lalu mati atau membunuh, akan masuk surga. Itu yang terjadi di Poso dan Maluku, bukan keseluruhan ajaran agama,” tegasnya.
Menanggapi kritik yang dilontarkan sejumlah pihak, termasuk politisi PSI Ade Armando, JK menyampaikan peringatan keras agar tidak menyampaikan opini tanpa memahami fakta sejarah di lapangan.
“Untuk yang suka membuat gaduh dan fitnah, dengar ini. Para tokoh ini adalah pelaku sejarah langsung,” ujar JK.
Ia juga menegaskan bahwa apa yang disampaikannya merupakan realitas konflik 25 tahun lalu, yang diakui langsung oleh para tokoh agama dan masyarakat yang terlibat saat itu.
Untuk meluruskan polemik, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Pendeta Prof. John Ruhulessin, turut memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pernyataan JK tidak mengandung unsur penistaan agama, melainkan fakta sosiologis.
“Apa yang disampaikan Pak JK adalah fakta konflik di Maluku dan Poso. Agama saat itu disalahgunakan sebagai legitimasi kekerasan, dan itu tidak bisa dipungkiri,” jelasnya.
Pendeta John bahkan mengakui bahwa situasi konflik saat itu jauh lebih kompleks dan keras dibanding yang dipahami publik saat ini.
Sementara itu, polemik semakin melebar setelah Ade Armando bersama Permadi Arya alias Abu Janda dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Keduanya diduga menyebarkan potongan video ceramah JK yang dinilai memicu provokasi.
Laporan tersebut diajukan oleh aliansi advokat dan masyarakat Maluku dengan nomor STTLP/B/2767/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 20 April 2026.
Menanggapi laporan itu, Ade Armando mengaku kebingungan.
“Saya tidak paham mengapa saya dilaporkan. Apa yang disebut penghasutan?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pernyataannya merupakan bentuk kritik terhadap isi ceramah JK, bukan upaya provokasi.
Di sisi lain, JK menyatakan tidak akan menempuh jalur hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang merasa dirugikan.
“Kalau ada yang merasa dipecah belah, silakan menempuh jalur hukum. Itu hak mereka,” tutup JK.
Polemik ini menjadi pengingat pentingnya memahami konteks sejarah secara utuh, agar tidak memicu disinformasi yang berpotensi memperkeruh persatuan nasional. (*kumparan.com)
Poin Utama Berita
- JK tegaskan ceramah UGM berdasarkan fakta konflik Poso-Ambon
- Bantah tudingan penistaan agama, sebut hanya jelaskan realitas sejarah
- Tokoh agama Maluku dukung dan klarifikasi pernyataan JK
- JK singgung kritik Ade Armando agar tidak asal bicara
- Ade Armando dan Abu Janda dilaporkan ke polisi terkait video ceramah
