JAKARTA | Sentrapos.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyoroti kondisi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang hingga kini belum memiliki markas komando (mako). Ia menilai kondisi tersebut tidak ideal bagi institusi penegak ketertiban di ibu kota.
Menurut Rano, keberadaan markas merupakan kebutuhan mendasar untuk menunjang operasional dan efektivitas kerja Satpol PP di lapangan.
“Anda bisa bayangkan instansi yang begitu besar tidak punya mako. Itu aneh,” tegas Rano Karno di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Ia menegaskan, tanpa markas komando yang memadai, penempatan personel menjadi tidak optimal dan berdampak pada kinerja serta kesehatan anggota.
“Kerjanya jadi ekstra. Tentu kesehatan personel harus jadi prioritas,” ujarnya.
Rencana Pembangunan Terkendala Anggaran
Rano mengungkapkan bahwa rencana pembangunan markas Satpol PP sebenarnya telah disiapkan. Namun, realisasinya terhambat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Sebenarnya sudah didesain dan dianggarkan. Tapi karena efisiensi, harus kita evaluasi lagi,” jelasnya.
Ia bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan institusi lain yang memiliki fasilitas lengkap.
“Kalau polisi tidak punya Polda itu aneh. Nah, Satpol PP tidak punya mako juga aneh,” katanya.
Beban Kerja Tinggi, Personel Kurang
Selain fasilitas, Rano juga menyoroti beratnya beban kerja Satpol PP. Ia mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir terdapat puluhan anggota yang meninggal dunia.
“Ada sekitar 35 personel yang meninggal. Ini harus jadi perhatian serius,” ungkapnya.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemprov DKI membuka peluang penambahan personel hingga 5.000 orang, meski akan dilakukan secara bertahap.
“Kalau minta 5.000 personel, mungkin saja. Tapi pasti bertahap,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menyebut kebutuhan ideal personel mencapai lebih dari 10.000 orang, sementara saat ini baru sekitar 5.000 anggota.
Ia menjelaskan, dalam satu kelurahan hanya terdapat 7 hingga 10 personel untuk pengamanan 24 jam dengan sistem tiga sif, sehingga beban kerja menjadi tinggi.
Penertiban Parkir Liar Digencarkan
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta mulai menggencarkan penertiban parkir liar sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban kota.
Sebanyak 200 personel gabungan dikerahkan dalam penataan kawasan parkir di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kendaraan yang sebelumnya parkir di badan jalan dipindahkan ke lahan milik Perumda Sarana Jaya.
“Mulai hari ini kita rapikan. Kendaraan harus masuk ke area yang disediakan agar lebih tertib dan aman,” ujar Rano.
Ia menegaskan, parkir liar tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kemacetan hingga tindak kejahatan.
“Kami tidak mentoleransi parkir liar. Ini harus dibenahi,” tandasnya.
Pemprov DKI juga telah memetakan sejumlah titik rawan parkir liar dan akan melakukan penertiban secara bertahap, sembari menyiapkan fasilitas parkir permanen seperti konsep park and ride. (*)
Poin Utama Berita
- Satpol PP DKI Jakarta belum memiliki markas komando (mako)
- Rano Karno menyebut kondisi tersebut “aneh” dan tidak ideal
- Rencana pembangunan mako terkendala efisiensi anggaran
- Beban kerja tinggi, 35 personel meninggal dalam setahun
- Pemprov DKI pertimbangkan penambahan hingga 5.000 personel
- Penertiban parkir liar mulai digencarkan di sejumlah titik
- Pemanfaatan lahan Sarana Jaya untuk relokasi parkir sementara
