JAKARTA | Sentrapos.co.id — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan Wikimedia Foundation telah memulai proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata terhadap kepatuhan hukum di Indonesia.
“Sudah ada kesepakatan, termasuk komitmen kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Meutya, Selasa (28/4/2026).
Wikipedia Terhindar dari Ancaman Pemblokiran
Langkah pendaftaran ini sekaligus meredam ancaman pemblokiran terhadap layanan milik Wikimedia, termasuk Wikipedia dan Wikimedia Commons.
Sebelumnya, pemerintah memberi ultimatum tegas kepada Wikimedia agar segera mendaftarkan diri sebagai PSE atau berisiko diblokir.
“Semua PSE wajib daftar, baik lokal maupun asing, komersial maupun nirlaba,” tegas Meutya.
Dasar Hukum: Regulasi Berlaku Sejak 2019
Kewajiban pendaftaran PSE mengacu pada:
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019
- Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020
Regulasi tersebut mewajibkan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia untuk tunduk pada aturan hukum nasional, termasuk dalam hal perlindungan data dan penegakan hukum.
“Ini bukan kebijakan baru. Sudah berlaku sejak 2019 sebagai bentuk perlindungan pengguna digital,” jelas Meutya.
Proses Registrasi Sudah Berjalan
Pemerintah mengungkapkan bahwa proses pendaftaran Wikimedia telah memasuki tahap awal berupa penyerahan dokumen administratif.
Targetnya, proses tersebut akan rampung dalam waktu dekat, sehingga layanan Wikimedia dapat terus beroperasi secara legal di Indonesia.
“Kami apresiasi sikap kooperatif Wikimedia yang menghormati regulasi nasional,” tambahnya.
Pemerintah Dorong Kepatuhan Platform Digital
Selain Wikimedia, pemerintah juga menyoroti langkah platform lain seperti TikTok yang telah menindak sekitar 1,7 juta akun anak demi keamanan digital.
Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab platform dalam menjaga ekosistem digital yang sehat.
“Kami berharap seluruh platform mengikuti langkah kepatuhan ini,” tegas Meutya.
Penegasan: Tak Ada Toleransi untuk Platform Abai Regulasi
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap platform yang tidak patuh.
“Penataan ruang digital harus adil dan tertib bagi semua pihak,” ujarnya.
Dengan dimulainya proses pendaftaran ini, ancaman blokir terhadap Wikimedia dipastikan mereda, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menegakkan kedaulatan digital nasional. (*)
Poin Utama Berita
- Wikimedia Foundation mulai proses pendaftaran PSE di Indonesia
- Ancaman blokir Wikipedia dan Wikimedia Commons mereda
- Pemerintah tegaskan semua platform wajib patuh regulasi
- Dasar hukum: PP 71/2019 dan Permenkominfo 5/2020
- Proses registrasi sudah masuk tahap penyerahan dokumen
- Pemerintah apresiasi sikap kooperatif Wikimedia
- TikTok disebut telah menindak 1,7 juta akun anak
- Pemerintah dorong seluruh platform digital patuh hukum
