JAKARTA | Sentrapos.co.id – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa respons cepat dan transparan dari institusi pendidikan menjadi kunci utama dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan sejumlah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
“Respons institusi seperti BEM UI dan IKM FH UI sudah sangat baik, karena mengedepankan kecepatan, keterbukaan, dan ketegasan,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
DPR Dorong Penegakan Hukum yang Adil
Habiburokhman menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan. Ia berharap pihak yang terbukti bersalah dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami percaya kasus ini dapat diselesaikan dengan baik, dan mereka yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa langkah cepat dari organisasi mahasiswa menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman serta mendorong korban untuk berani melapor.
Kasus Bermula dari Unggahan Media Sosial
Kasus ini mencuat setelah sebuah akun media sosial X mengunggah tangkapan layar percakapan dari grup WhatsApp dan LINE pada 12 April 2026. Percakapan tersebut diduga berisi konten yang merendahkan martabat perempuan, termasuk objektifikasi seksual terhadap mahasiswa hingga dosen.
Sebanyak 16 mahasiswa FH UI disebut-sebut terlibat dalam grup tersebut dan kini tengah menjadi sorotan publik.
Sikap Tegas Kampus
Pihak Universitas Indonesia melalui Fakultas Hukum telah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras dugaan tindakan tersebut.
“Fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik,” demikian pernyataan resmi FH UI.
Kasus ini menjadi perhatian luas karena dinilai mencerminkan masih adanya celah dalam penerapan aturan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik
DPR menilai keterbukaan dalam penanganan kasus akan memperkuat kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan disiplin di kampus.
“Transparansi penting agar publik percaya bahwa penanganan kasus dilakukan secara serius dan adil,” pungkas Habiburokhman. (*)
Poin Utama Berita
- DPR soroti dugaan kasus kekerasan seksual di FH UI
- Respons cepat kampus dinilai jadi kunci penanganan
- 16 mahasiswa diduga terlibat dalam kasus
- Kasus mencuat dari unggahan media sosial
- DPR dorong proses hukum yang adil dan transparan
- UI kecam keras tindakan yang merendahkan martabat
- Transparansi dinilai penting untuk kepercayaan publik
- Kasus jadi perhatian nasional terkait keamanan kampus
