JAKARTA | Sentrapos.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah proaktif Kementerian Sosial (Kemensos) yang membuka proses pengadaan barang dan jasa terkait program Sekolah Rakyat untuk dikonsultasikan secara langsung kepada lembaga antirasuah tersebut.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya pencegahan korupsi sejak dini dalam pelaksanaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan keterbukaan Kemensos menjadi sinyal positif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil dan beserta jajarannya yang sudah terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” ujar Ibnu Basuki Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
Ibnu menjelaskan, konsultasi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul beserta jajaran Kemensos merupakan bagian dari koordinasi pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Kunjungan beliau adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan,” katanya.
KPK Petakan Titik Rawan Korupsi Pengadaan
Dalam pertemuan tersebut, KPK juga memberikan sejumlah catatan terkait risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama pada proyek berskala besar.
Ibnu menegaskan KPK mendukung program strategis pemerintah, namun seluruh pelaksanaannya harus bebas dari praktik korupsi.
“Sudah disampaikan risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” tegasnya.
KPK juga memastikan tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan indikasi penyimpangan.
“Apabila ada suatu penyelewengan silakan disampaikan, kami tetap terbuka,” lanjut Ibnu.
Gus Ipul: Jangan Sampai Program Presiden Dikotori Korupsi
Di lokasi yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pihaknya ingin memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan Kemensos berjalan transparan dan sesuai aturan.
Konsultasi dengan KPK dilakukan khususnya menjelang pengadaan tahun anggaran 2026, termasuk dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang menjadi perhatian publik.
“Kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul.
Ia menegaskan Kemensos tidak ingin program prioritas Presiden Prabowo tercemar praktik korupsi maupun penyimpangan anggaran.
“Kami tidak ingin program strategis Bapak Presiden dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat dikotori praktik-praktik korupsi,” tegas Gus Ipul.
Kemensos Akui Tata Kelola Pengadaan Masih Perlu Dibenahi
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kemensos masih membutuhkan banyak perbaikan.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), posisi Kemensos saat ini masih berada di peringkat ke-167 dari lebih 600 lembaga dan instansi pemerintah.
“Sampai hari ini dalam catatan LKPP, kami masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
Selain itu, Kemensos juga mengakui perlunya penguatan sumber daya manusia di bidang pengadaan, mengingat anggaran program diperkirakan terus meningkat.
Kemensos bahkan meminta masukan KPK terkait kemungkinan penggunaan agen pengadaan yang diperbolehkan dalam regulasi.
“Ini baru berupa gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,” jelas Gus Ipul.
Ia memastikan seluruh hasil evaluasi dan monitoring dari KPK akan dijadikan pedoman untuk memperbaiki sistem pengadaan dan tata kelola di Kemensos ke depan.
Pertemuan konsultasi tersebut berlangsung di Ruang Rupat Nusantara Gedung Merah Putih KPK dan dihadiri pimpinan KPK serta jajaran pejabat tinggi Kemensos. (*)
Poin Utama Berita
- KPK mengapresiasi keterbukaan Kemensos terkait pengadaan Sekolah Rakyat.
- Gus Ipul berkonsultasi langsung dengan KPK untuk mencegah korupsi.
- KPK memetakan titik rawan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
- Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo.
- Kemensos menegaskan komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas.
- KPK membuka ruang pengawasan jika ditemukan dugaan penyimpangan.
- Kemensos mengakui tata kelola pengadaan masih perlu diperbaiki.
- Ranking pengadaan Kemensos masih di posisi 167 versi LKPP.
- Kemensos meminta masukan terkait penggunaan agen pengadaan.
- Evaluasi dari KPK akan dijadikan pedoman perbaikan sistem ke depan.
