DPR dan Pemerintah Sepakati Program Rehabilitasi Besar-besaran hingga 2028, Fokus Bangun Huntap, Jalan, Jembatan dan Sekolah
JAKARTA | Sentrapos.co.id – Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati anggaran jumbo sebesar Rp100,16 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Anggaran tersebut akan digelontorkan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, sebagai bagian dari program pemulihan permanen pascabencana yang menjadi prioritas nasional.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga menjabat Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana mengatakan anggaran tersebut telah mendapat persetujuan pemerintah dan dukungan DPR RI.
“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan telah disetujui nilainya mencapai Rp100,166 triliun selama tiga tahun,” ujar Tito Karnavian di Kompleks DPR RI, Senin (25/5/2026).
Menurut Tito, pembagian anggaran dilakukan secara bertahap untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan kawasan terdampak bencana.
Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun. Kemudian Rp32,9 triliun pada 2027 dan Rp28,2 triliun untuk tahun 2028.
Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut mencakup 11.512 kegiatan pembangunan yang tersebar di berbagai sektor strategis.
Mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas umum hingga hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.
“Ada 11.512 program kegiatan yang akan dikerjakan, mulai jalan, jembatan, sekolah hingga fasilitas lainnya,” tegas Tito.
Hunian Tetap Jadi Prioritas, Pemerintah Targetkan Rampung 2027
Tito menjelaskan pemerintah kini mulai memasuki tahap pemulihan permanen setelah sebelumnya menjalani fase tanggap darurat dan masa transisi pascabencana.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah mempercepat pembangunan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian sementara.
“Kalau huntap kita targetkan paling lambat tahun 2027, jangan terlalu lama di hunian sementara,” ujar Tito.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR bersama pemerintah telah membahas Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang sebelumnya disetujui Bappenas.
Menurut Dasco, koordinasi intensif antara DPR dan pemerintah menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik,” kata Dasco.
Program rehabilitasi berskala besar ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di wilayah terdampak bencana sekaligus meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang. (*)
Poin Utama Berita
- Pemerintah dan DPR sepakat anggaran Rp100,16 triliun untuk rehabilitasi pascabencana.
- Dana dialokasikan untuk Sumbar, Sumut, dan Aceh hingga 2028.
- Program mencakup 11.512 kegiatan pembangunan.
- Fokus pembangunan meliputi jalan, jembatan, sekolah, dan hunian tetap.
- Tahun 2026 dialokasikan Rp38,9 triliun.
- Pemerintah targetkan pembangunan huntap rampung paling lambat 2027.
- DPR dan pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi nasional.
- Pemulihan permanen menjadi tahap lanjutan setelah masa tanggap darurat.
