JAKARTA | Sentrapos.co.id — Kinerja Polrestabes Surabaya dalam membongkar dugaan jaringan joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) favorit mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Kasus tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga integritas, kejujuran, dan kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional.
Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, menegaskan praktik kecurangan dalam seleksi masuk PTN merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan Indonesia.
Menurutnya, dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi dapat merusak sistem meritokrasi dan mencederai hak peserta yang mengikuti seleksi secara jujur.
“Kami mengapresiasi langkah cepat dan tegas Polrestabes Surabaya. Kasus ini harus diusut sampai tuntas agar kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi tetap terjaga,” ujar Reni Astuti, Jumat (8/5/2026).
Sindikat Joki Diduga Terorganisasi
Kasus ini terungkap setelah pengawas UTBK di salah satu kampus negeri di Surabaya mencurigai identitas seorang peserta berinisial HR.
Petugas menemukan kemiripan foto administrasi peserta dengan data lama, meski menggunakan identitas berbeda.
Dari hasil penyelidikan lanjutan, polisi menemukan dugaan jaringan joki UTBK yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dengan sistem kerja terstruktur.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menyebut sindikat tersebut memiliki pembagian tugas yang rapi dan dikendalikan oleh koordinator utama.
“Jaringan ini bekerja secara terstruktur dengan kendali dari koordinator utama,” tegas Luthfie.
Tarif Masuk Kedokteran Capai Rp700 Juta
Polisi juga mengungkap besarnya uang yang beredar dalam praktik ilegal tersebut.
Untuk meloloskan peserta ke jurusan bergengsi seperti Fakultas Kedokteran di PTN favorit, tarif jasa joki disebut mencapai Rp700 juta per orang.
Nilai fantastis itu menunjukkan praktik kecurangan dalam seleksi pendidikan tinggi telah berkembang menjadi bisnis ilegal yang terorganisasi dan bernilai besar.
14 Tersangka Diamankan
Sejauh ini aparat kepolisian telah mengamankan 14 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan joki UTBK tersebut.
Namun, dua orang lain yang diduga menjadi aktor utama sindikat hingga kini masih dalam pengejaran polisi.
DPR juga mendukung langkah panitia Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) yang dinilai berhasil memperkuat pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini.
Kemampuan mendeteksi peserta curang disebut menjadi bukti peningkatan sistem keamanan dibanding tahun sebelumnya.
“Penanganan terbuka dan tegas penting untuk memberikan efek jera. Dunia pendidikan tidak boleh dikotori praktik yang merusak nilai kejujuran,” kata Reni.
Jadi Alarm Dunia Pendidikan Nasional
Kasus ini menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan nasional terkait pentingnya pengawasan ketat dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi.
Praktik joki UTBK dinilai tidak hanya merugikan peserta lain yang berjuang secara jujur, tetapi juga berpotensi melahirkan calon mahasiswa yang masuk tanpa kompetensi yang sebenarnya.
Polisi memastikan pengembangan kasus masih terus dilakukan untuk memburu aktor utama dan menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. (*)
Poin Utama Berita
- Polrestabes Surabaya membongkar dugaan jaringan joki UTBK.
- DPR RI mengapresiasi pengungkapan kasus tersebut.
- Praktik joki disebut mengancam sistem meritokrasi pendidikan.
- Kasus terungkap dari kecurigaan identitas peserta UTBK.
- Sindikat diduga telah beroperasi selama bertahun-tahun.
- Jaringan bekerja secara terstruktur dengan pembagian tugas.
- Tarif masuk Fakultas Kedokteran mencapai Rp700 juta.
- Polisi telah mengamankan 14 tersangka.
- Dua aktor utama jaringan masih diburu.
- Kasus menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan nasional.
