JAKARTA | Sentrapos.co.id — Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas pemerintah menuai sorotan dari kalangan pegiat agraria. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, menegaskan bahwa program tersebut harus terintegrasi dengan agenda reforma agraria, bukan sekadar proyek perumahan berbasis kredit murah.
Menurut Dewi, kebijakan ini semestinya menyasar seluruh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tidak terbatas pada buruh, tetapi juga petani dan nelayan yang selama ini menghadapi persoalan akses lahan dan hunian layak.
“Program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi bagian dari kerangka reforma agraria, baik di pedesaan maupun perkotaan,” tegas Dewi, Jumat (1/5/2026).
Jangan Hanya Fokus Cicilan
Dewi mengingatkan bahwa pendekatan program tidak boleh hanya berfokus pada skema pembiayaan ringan, seperti subsidi bunga atau cicilan rendah. Menurutnya, esensi reforma agraria adalah pemenuhan hak dasar masyarakat atas hunian layak yang terhubung dengan sumber kehidupan.
Dalam skema yang ditawarkan pemerintah, cicilan rumah disubsidi sekitar Rp600 ribu per bulan selama 25 tahun. Dengan demikian, masyarakat hanya membayar sebagian dari total cicilan yang seharusnya mencapai sekitar Rp1,55 juta per bulan.
Namun, Dewi menilai pendekatan tersebut belum cukup jika tidak diiringi dengan akses terhadap fasilitas dasar dan keberlanjutan ekonomi.
“Jika hanya fokus pada cicilan murah tanpa menjamin akses terhadap sumber penghidupan, itu bukan reforma agraria,” ujarnya.
Target 1 Juta Rumah untuk Buruh
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan minimal 1 juta rumah khusus bagi buruh sebagai bagian dari program besar perumahan nasional.
Dalam pernyataannya saat peringatan May Day 2026 di Monas, Jakarta, Presiden menegaskan bahwa hunian tersebut akan dibangun dekat kawasan industri guna menekan biaya hidup pekerja.
“Rumah-rumah ini akan dibangun di klaster dekat kawasan industri agar buruh tidak terbebani biaya transportasi dan sewa,” ujar Prabowo.
Dorong Ekosistem Hunian Terintegrasi
Selain pembangunan rumah, pemerintah juga berkomitmen menghadirkan fasilitas penunjang yang terintegrasi dalam kawasan hunian. Fasilitas tersebut meliputi sekolah, rumah sakit, sarana olahraga, daycare, hingga transportasi publik dengan tarif terjangkau bagi buruh.
Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Harus ada sekolah, rumah sakit, daycare, dan transportasi. Ini penting untuk menghidupkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Presiden.
Tantangan Implementasi
Meski demikian, kalangan pegiat agraria menilai tantangan terbesar program ini terletak pada implementasi di lapangan. Integrasi antara pembangunan fisik, akses lahan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
Program 3 juta rumah diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek bagi kebutuhan hunian, tetapi juga mampu menjawab persoalan struktural ketimpangan akses tanah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
Poin Utama Berita
- Program 3 juta rumah dinilai harus terintegrasi reforma agraria
- Tidak hanya untuk buruh, tapi juga petani dan nelayan
- Kritik: jangan hanya fokus pada cicilan murah dan subsidi bunga
- Pemerintah subsidi cicilan sekitar Rp600 ribu per bulan selama 25 tahun
- Presiden targetkan 1 juta rumah untuk buruh dekat kawasan industri
- Pemerintah siapkan fasilitas penunjang: sekolah, RS, daycare, transportasi
- Tantangan utama ada pada implementasi dan integrasi kebijakan
