SAMARINDA | Sentrapos.co.id — Polemik anggaran renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur akhirnya mendapat respons tegas. Rudy Mas’ud menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik sekaligus mengambil langkah konkret terkait sorotan pengadaan fasilitas mewah, termasuk kursi pijat senilai Rp125 juta.
Sorotan publik sebelumnya memuncak setelah rencana renovasi rumah dinas dengan nilai mencapai Rp25 miliar menuai kritik luas. Bahkan, Bima Arya secara terbuka meminta evaluasi total terhadap anggaran tersebut.
“Kalau tidak prioritas dan tidak dirasakan oleh warga, ya tidak usah dilanjutkan,” tegas Bima Arya di Kantor Kemendagri, Senin (27/4/2026).
Gubernur Ambil Sikap: Biaya Non-Kedinasan Ditanggung Pribadi
Menanggapi kritik yang berkembang, Rudy Mas’ud menegaskan akan bertanggung jawab secara pribadi atas item yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” ujar Rudy dalam pernyataan resminya.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen moral sekaligus upaya meredam kegaduhan publik yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Akui Kegaduhan, Gubernur Sampaikan Permintaan Maaf
Dalam pernyataan panjangnya, Rudy mengakui adanya kekeliruan dalam komunikasi publik dan pengambilan kebijakan yang memicu reaksi masyarakat.
“Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun rencana anggaran tersebut telah ada sebelum dirinya menjabat, tanggung jawab tetap berada di pundaknya sebagai kepala daerah.
Anggaran Rp25 Miliar Akan Diaudit dan Dibuka ke Publik
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Kaltim akan melakukan evaluasi total terhadap paket renovasi rumah dinas tersebut.
Audit ulang akan dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran.
“Seluruh item akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas,” jelas Rudy.
Tegas Soal Nepotisme: Libatkan Keluarga Dihentikan
Tak hanya soal anggaran, Rudy juga mengambil langkah tegas dengan menghapus keterlibatan keluarga dalam struktur yang berkaitan langsung dengan pemerintahan daerah.
“Mulai esok, saya meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural di Pemprov Kaltim,” ungkapnya.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional.
Kritik Publik Jadi Alarm Perbaikan
Rudy menegaskan bahwa kritik masyarakat merupakan bentuk kepedulian yang harus dijadikan bahan evaluasi.
Ia berjanji ke depan akan lebih selektif, transparan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan anggaran.
“Saya akan bekerja lebih teliti, lebih peka, dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas masyarakat,” tutupnya. (*)
Poin Utama Berita
- Kursi pijat Rp125 juta dalam renovasi rumah dinas jadi sorotan publik
- Wamendagri minta anggaran tidak prioritas dibatalkan
- Gubernur Kaltim minta maaf atas kegaduhan
- Item non-kedinasan akan ditanggung pribadi
- Anggaran renovasi Rp25 miliar akan diaudit ulang
- Pemprov janji transparansi penuh ke publik
- Keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan dihentikan
- Kritik masyarakat jadi bahan evaluasi kebijakan
