JAKARTA | Sentrapos.co.id – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, mengungkap besarnya anggaran yang dialokasikan untuk latihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, sekitar Rp30 juta per peserta digunakan khusus untuk pelaksanaan latihan militer.
Hasanuddin menilai porsi anggaran tersebut terlalu besar apabila dibandingkan dengan kebutuhan utama seorang manajer koperasi yang seharusnya lebih berfokus pada peningkatan kompetensi pengelolaan usaha, tata kelola keuangan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ujar Tubagus Hasanuddin dalam keterangan persnya, Senin (29/6/2026).
Total Biaya Pelatihan Mencapai Rp45 Juta per Peserta
Berdasarkan skema pelatihan selama 45 hari, yang terdiri atas 30 hari latihan militer dan 15 hari pembelajaran substansi koperasi, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp45 juta untuk setiap peserta.
Hasanuddin menjelaskan, apabila komponen latihan militer dihapus dan seluruh pelatihan difokuskan pada peningkatan kapasitas manajerial, negara berpotensi menghemat sekitar Rp30 juta per peserta atau hampir dua pertiga dari total biaya pelatihan.
“Artinya, apabila latihan militer dihilangkan, negara dapat menghemat sekitar Rp30 juta atau sekitar dua pertiga dari total biaya pelatihan setiap peserta,” tegasnya.
Potensi Penghematan Capai Triliunan Rupiah
Politikus PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan, jumlah peserta pelatihan calon manajer Kopdes Merah Putih secara nasional mencapai 35.476 orang.
Dengan jumlah peserta tersebut, apabila biaya latihan militer dihapus, potensi efisiensi anggaran negara diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Menurut Hasanuddin, dana tersebut dapat dialihkan untuk memperkuat kualitas pelatihan profesional yang lebih relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi modern.
Manajer Kopdes Harus Dibekali Kompetensi Profesional
Hasanuddin menegaskan bahwa tugas utama seorang manajer koperasi adalah mengembangkan organisasi, memperkuat tata kelola usaha, meningkatkan pemasaran, mengelola keuangan, serta memberdayakan masyarakat desa.
Karena itu, materi pelatihan dinilai seharusnya lebih banyak berorientasi pada kemampuan profesional dibandingkan latihan fisik maupun kemiliteran.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” ujar Hasanuddin.
DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Hasanuddin mengusulkan agar Kementerian Koperasi menjadi instansi utama yang membiayai dan menyelenggarakan pelatihan manajerial bagi calon pengelola Kopdes Merah Putih.
Sementara itu, pelatihan bagi peserta Kampung Nelayan Merah Putih dinilai lebih tepat didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai bidang tugasnya.
Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, sekaligus menghasilkan pengelola koperasi yang profesional tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Sorotan terhadap program Latsarmil Kopdes sendiri semakin menguat setelah muncul evaluasi dari berbagai pihak, termasuk DPR dan Ombudsman, menyusul adanya peserta yang meninggal dunia selama pelaksanaan pelatihan. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan ke depan agar aspek keselamatan, efektivitas program, dan efisiensi penggunaan anggaran tetap menjadi prioritas pemerintah. (*)
Poin Utama Berita
- DPR mengungkap biaya latihan dasar militer calon manajer Kopdes mencapai Rp30 juta per peserta.
- Total biaya pelatihan selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang.
- Sebesar Rp15 juta digunakan untuk materi substansi koperasi.
- Hasanuddin menilai latihan militer tidak berkaitan langsung dengan tugas manajer koperasi.
- Jika komponen latsarmil dihapus, negara berpotensi menghemat sekitar Rp30 juta per peserta.
- Dengan 35.476 peserta, potensi efisiensi anggaran diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
- DPR meminta pelatihan difokuskan pada kompetensi manajerial, tata kelola usaha, keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat.
- Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
