Gibran Minta Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi Total Saat Libur Sekolah, Tegaskan Tata Kelola Harus Bersih dari Korupsi

ENDE | Sentrapos.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa masa libur sekolah akan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam aspek tata kelola, efisiensi pengadaan, serta penguatan sistem pengawasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat meninjau pelaksanaan Program MBG di SMP Negeri 1 Ndona dan berdialog dengan para wali murid di SD Wolomoni, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (18/6/2026).

Menurut Gibran, jeda kegiatan belajar mengajar menjadi kesempatan yang tepat untuk melakukan pembenahan agar program prioritas nasional tersebut berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Ketika sekarang ada jeda waktu libur sekolah, saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN,” tegas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tata Kelola dan Pengawasan Jadi Fokus Evaluasi

Wapres menilai masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam implementasi Program MBG.

Beberapa di antaranya mencakup peningkatan kualitas tata kelola, efisiensi proses pengadaan barang, serta penguatan sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Menurut Gibran, seluruh proses pelaksanaan program harus berjalan secara transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki agar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktik-praktik korupsinya harus dihilangkan,” ujar Gibran.

Libatkan UMKM, Sekolah, hingga Orang Tua Murid

Selain evaluasi internal, Gibran juga mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor agar manfaat ekonomi turut dirasakan masyarakat sekitar.

Ia menyebut pelaku UMKM, pesantren, gereja, SMK Tata Boga, PKK, hingga orang tua murid dapat dilibatkan dalam rantai pelaksanaan program.

“UMKM di sekitar sekolah, pesantren, gereja, SMK Tata Boga, ibu-ibu PKK, hingga orang tua murid bisa ikut dilibatkan agar manfaat program semakin luas,” jelasnya.

Daerah 3T Jadi Prioritas Pemerataan Program

Dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur, Gibran kembali menekankan pentingnya memperluas implementasi Program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses justru harus menjadi prioritas agar pemerataan pembangunan dapat benar-benar dirasakan.

Kebijakan tersebut, kata Gibran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu fokus utama pemerintahan.

“Kalau saya pribadi, program ini harus terus dilanjutkan, terutama untuk masyarakat di wilayah 3T agar manfaatnya dirasakan secara merata,” tegas Gibran.

Pemerintah berharap evaluasi selama masa libur sekolah mampu menghasilkan berbagai perbaikan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, transparan, serta mampu mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. (*)

Poin Utama Berita

• Wapres Gibran meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh selama libur sekolah.
• Fokus evaluasi meliputi tata kelola, efisiensi pengadaan barang, dan penguatan sistem pengawasan.
• Gibran menegaskan pelaksanaan MBG harus bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan.
• Pemerintah mendorong pelibatan UMKM, pesantren, sekolah, PKK, dan orang tua murid dalam pelaksanaan program.
• Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi prioritas pengembangan Program MBG.
• Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan pemerataan manfaat program bagi masyarakat.