Menteri PU Percepat Normalisasi 137 Sungai Pascabencana di Sumatra, Pemulihan Infrastruktur Terus Dikebut

JAKARTA | Sentrapos.co.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong percepatan normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sekaligus memulihkan aktivitas sosial serta ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian PU, terdapat 137 sungai yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi, sedangkan 104 sungai lainnya masih dalam proses penanganan.

“Kementerian PU dapat melaksanakan normalisasi sungai sesuai kewenangan. Namun, pengelolaan material hasil galian memerlukan dukungan regulasi dari Kementerian ESDM agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Regulasi Material Galian Dinilai Kunci Percepatan

Dody menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama dalam percepatan normalisasi sungai adalah pengelolaan material hasil pengerukan.

Menurutnya, kepastian regulasi mengenai pemanfaatan maupun pengelolaan material galian menjadi faktor penting agar pekerjaan rehabilitasi tidak mengalami hambatan administratif.

Karena itu, Kementerian PU mendorong koordinasi yang lebih erat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar mekanisme pengelolaan material memiliki kepastian hukum sekaligus mendukung percepatan penanganan di lapangan.

“Sinergi antarkementerian diperlukan agar proses rehabilitasi sungai berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemerintah Perkuat Sinergi Rehabilitasi Pascabencana

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia meminta seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah memastikan tidak ada kendala regulasi yang dapat menghambat proses pemulihan wilayah terdampak.

Selain percepatan pelaksanaan, aspek pengawasan dan pengendalian juga harus diperkuat agar seluruh program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Tito Karnavian Minta Daerah Percepat Realisasi Program

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut mengapresiasi respons cepat Kementerian PU dalam menangani dampak bencana di Sumatra.

Ia mengimbau pemerintah daerah yang telah menerima alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi segera mempercepat pelaksanaan program agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal.

Menurut Tito, percepatan realisasi anggaran menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pelayanan publik di wilayah terdampak.

Infrastruktur Mulai Pulih, Jalan hingga SPAM Kembali Berfungsi

Selain normalisasi sungai, Kementerian PU juga melaporkan perkembangan pemulihan infrastruktur dasar.

Hingga 17 Juni 2026, capaian rehabilitasi meliputi:

• 107 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi.
• 43 jembatan nasional telah beroperasi kembali.
• 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah kembali melayani masyarakat.
• 1.554 unit rumah hunian pascabencana telah dibangun di 18 lokasi.

Pemerintah menegaskan proses rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan Build Back Better, yakni membangun kembali infrastruktur yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang.

“Pemulihan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki lingkungan yang lebih aman, tangguh, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.” (*)

Poin Utama Berita

• Menteri PU Dody Hanggodo mempercepat normalisasi 137 sungai terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
• Sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi, sementara 104 sungai masih dalam proses penanganan.
• Kementerian PU mendorong dukungan regulasi dari Kementerian ESDM terkait pengelolaan material hasil galian.
• Menko PMK Pratikno meminta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
• Mendagri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah mempercepat realisasi program rehabilitasi.
• Hingga 17 Juni 2026, 107 jalan nasional, 43 jembatan, 178 SPAM, dan 1.554 rumah hunian telah kembali berfungsi atau selesai dibangun.
• Pemerintah menerapkan konsep Build Back Better untuk memperkuat ketahanan infrastruktur pascabencana.